OTENTIK  ( BANDAR LAMPUNG ) -- Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045" berhasil menyimpulkan sejumlah rekomendasi penting dalam sesi kelima dan terakhirnya, Sabtu (22/6/2024). 

FGD ini berlangsung atas inisiatif Ketua Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, dan melibatkan berbagai akademisi, birokrat, organisasi non profit, profesional, pakar dan tokoh masyarakat.

Sesi kelima ini khusus membahas tema sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, dengan melibatkan sejumlah narasumber, yaitu Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri dan perwakilan Bank Sampah Yayan Sopian. Kemudian, dr. Zam Zanariah Ibrahim, Sp.S, Dr. dr. Hj. Reihana, M. Kes, dan dr. Edy Ramdhani, akademisi Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd., Dr. RZ. Abdul Aziz, ST., MT. Kemudian dari FKUB Prof. H. Moh Bahruddin/FKUB, aktivis disabilitas Susi, dan penggiat pendidikan Adiono. 

Andi Desfiandi, dalam pemaparannya, menyatakan bahwa upaya peningkatan IPM harus dimulai dengan mencari akar masalah sambil tetap menjalankan program-program lainnya. 

"Jika akar masalahnya tidak diselesaikan, Lampung tidak akan pernah keluar dari status sebagai provinsi termiskin di Sumatra atau provinsi dengan IPM terendah," ujar Andi.

Menurut Andi, pemimpin masa depan harus bekerja dengan cerdas untuk bisa menaikkan IPM. Andi juga menambahkan bahwa catatan hasil diskusi ini akan dirangkum dan direkomendasikan kepada calon pemimpin daerah. 

"Catatan hari ini akan kita rangkum untuk kita rekomendasikan kepada calon pemimpin ke depan supaya masalah tadi bisa diselesaikan," tuturnya.

FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada para calon pemimpin daerah agar masalah-masalah utama yang menghambat peningkatan IPM di Lampung dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.

Prof. Undang Rosidin, dari Universitas Lampung, menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Prof. Undang menyatakan bahwa memberikan akses, kemudahan, dan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. 

"Tugas pendidikan melibatkan tiga pihak: orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Jika orang tua tidak mampu, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Jika pemerintah kesulitan, masyarakat (yayasan, dan lain-lain) bisa membantu," jelas Prof. Undang.

Selain itu, Prof. Undang mengidentifikasi beberapa faktor kendala dalam akses pendidikan, yaitu kondisi geografis, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan faktor budaya masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Prof. Undang mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, menggunakan teknologi pendidikan, melibatkan masyarakat, memberikan beasiswa, mengoptimalkan program pendidikan non-formal, mendorong kesetaraan gender, serta menyediakan bantuan belajar.

Sementara, dr. Zam Zanariah menjelaskan bahwa tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk mengharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. "Kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan bangsa, termasuk di masa depan pemerintah daerah," ujarnya.

Dalam diskusinya, dr. Zam Zanariah merangkum sejumlah poin utama terkait masalah kesehatan. Pertama soal stunting. dr. Zam Zanariah menyoroti pentingnya penanganan stunting sebagai isu kritis. "Stunting sering menjadi isu politik dalam setiap pemilihan. Komitmen untuk menjadikannya prioritas adalah kunci," kata dr. Zam Zanariah. 

Dia menekankan perlunya pemimpin daerah menjadikan stunting sebagai program unggulan, dengan target untuk menghilangkan stunting sepenuhnya di Lampung.

Kemudian terkait pelayanan Kesehatan. dr. Zam Zanariah menegaskan bahwa percepatan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama, tanpa hambatan birokrasi atau perizinan yang sulit. "Kapabilitas RSUD harus ditingkatkan untuk menyediakan layanan cepat, tepat, dan fasilitas yang memadai," tambahnya.

Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan cakupan BPJS di Lampung untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. dr. Zam Zanariah mendorong adanya inovasi seperti layanan kesehatan gratis, termasuk ambulans gratis untuk kondisi darurat. 

"Regulasi harus diterapkan agar kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan atas kualitas pelayanan kesehatan," paparnya.

Rekomendasi dari FGD ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi calon pemimpin daerah untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Lampung secara menyeluruh. (*)