OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung resmi menyepakati penguatan pengawasan strategis pada sektor infrastruktur untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Rakorda SNLIK 2026: Kolaborasi Strategis BPS-OJK, Petakan Masa Depan Inklusi Keuangan di Lampung

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur, Selasa (13/01/2026).

Evaluasi Semester: BPKP Soroti Sektor Krusial

Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan selama enam bulan terakhir. Dari berbagai sektor, BPKP memberikan perhatian khusus pada isu yang paling relevan dengan arah pembangunan daerah: infrastruktur dan ketahanan pangan.

“Setiap enam bulan kami menyampaikan hasil pengawasan. Kali ini fokus kami adalah infrastruktur serta pangan di sektor pertanian karena kedua sektor ini yang paling berdampak langsung terhadap denyut ekonomi Lampung,” ujar Agus.

Mengunci Celah: Rekomendasi dari Hulu ke Hilir

Dalam paparannya, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan yang perlu dioptimalkan, mulai dari efisiensi anggaran hingga penguatan tata kelola. Perbaikan pada titik-titik krusial ini dinilai menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi Lampung tidak hanya sekadar angka, tapi terasa di masyarakat.

BPKP akan memberikan rekomendasi komprehensif yang mencakup:

Sektor Hulu Pertanian: Peningkatan produktivitas lahan.

Akses Pasar: Pengelolaan hasil panen agar lebih menguntungkan petani.

Hilirisasi Pembiayaan: Memastikan skema keuangan daerah mendukung pembangunan.

Tata Kelola: Penguatan integritas di lingkungan birokrasi.

Fokus 2026: Lompatan Besar di Sektor Infrastruktur

BACA JUGA: Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Rakor Strategis Bank Lampung

Agus menyampaikan adanya pergeseran fokus pengawasan yang strategis. Jika pada tahun 2025 BPKP menitikberatkan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, maka pada tahun 2026, cakupan akan diperluas secara masif ke sektor infrastruktur.

“Pada 2025 fokus kami di pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini guna memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.

Komitmen Pemprov: Pembangunan Harus Tepat Sasaran

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut hangat dukungan BPKP. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dan berbasis risiko sangat dibutuhkan agar program pemerintah berjalan efisien dan terhindar dari potensi penyimpangan sejak dini.

“Kami butuh pendampingan BPKP agar setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung,” tegas Marindo.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, serta jajaran pejabat terkait lainnya. (Adpim)