OTENTIK ( PESAWARAN ) – Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Kampanye Antikorupsi Kejari Pesawaran Tahun 2026 yang digelar di Aula Kejari Pesawaran, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan mengusung tema "Optimalisasi Peran Satuan Pendidikan dalam Mewujudkan Pengelolaan Program Revitalisasi Pendidikan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi". Seluruh kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi 2026 hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pesawaran Ardi Herliansyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pencegahan dan perlindungan bagi penyelenggara program. Program revitalisasi merupakan program strategis nasional yang harus dilaksanakan sesuai tata kelola.

"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pencegahan dan perlindungan kepada seluruh penyelenggara program, agar program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai tata kelola yang berlaku," ujar Ardi.

Ia berharap masyarakat dan penyelenggara dapat terlibat sebagai pelaksana sekaligus pengawas.

Kejari Jadi Mitra, Bukan Sekadar Penegak Hukum

Kepala Kejari Pesawaran Ummi Kalsum menegaskan Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah.

"Kami berharap seluruh kepala sekolah dan pihak terkait membangun budaya integritas, menjunjung tinggi transparansi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas di setiap tahapan pelaksanaan program," tegas Ummi.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen moral dan administratif untuk melaksanakan revitalisasi secara profesional dan bebas korupsi.

Bupati Nanda: Jangan Ada Penyimpangan Dana Sekolah

Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira mengapresiasi Kejari dan Dinas Pendidikan atas kegiatan ini. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa.

"Kita harus memastikan bahwa program revitalisasi di satuan pendidikan berjalan bersih dan jauh dari unsur korupsi. Pengelolaan anggaran, sarana, dan prasarana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegas Nanda.

Ia mengingatkan kepala sekolah menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Kebutuhan sekolah harus sesuai kondisi riil, kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan, dan hasilnya harus dimanfaatkan jangka panjang.

"Keberhasilan revitalisasi bukan keberhasilan satu pihak, melainkan hasil dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak Pesawaran belajar di lingkungan yang layak, aman, inklusif, dan bermartabat," pungkasnya.(**)