OTENTIK ( LAMPUNG ) -- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) menggelar Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan dengan tema “Penguatan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission Indonesia 2060” yang dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Dekanat Fakultas Pertanian (FP) Unila.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., yang hadir mewakili Rektor. Dalam sambutannya ia menyampaikan, kegiatan ini menjadi forum akademik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, unit pelaksana teknis kehutanan, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Seminar nasional ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam memperkuat pemahaman serta merumuskan gagasan terkait tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pengelolaan hutan lestari, dan pengelolaan daerah aliran sungai secara kolaboratif.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada 2060.

Seminar ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., sebagai keynote speaker. Sementara itu, narasumber yang hadir meliputi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Edi Sulistyo Heri Susetyo, S.Hut., M.Si.; Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI, Dr. Dudi Iskandar, S.E., M.H.; serta Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

Diskusi seminar dimoderatori oleh Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. Kehadiran para narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi diharapkan dapat memperkaya perspektif serta mendorong pertukaran gagasan mengenai penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, serta para dekan, kepala lembaga, guru besar, dosen, dan mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila.

Dalam pembahasan mengenai tata kelola nilai ekonomi karbon, pemanfaatan potensi hutan sebagai penyerap karbon melalui perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan, dan pemulihan ekosistem. Nilai Ekonomi Karbon merupakan salah satu instrumen untuk memberikan nilai ekonomi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca maupun peningkatan penyerapan karbon.

Penerapannya memerlukan tata kelola yang transparan, pengukuran dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan untuk memastikan manfaat lingkungan yang dihasilkan. Bentuk perdagangan karbon juga menjadi salah satu aspek penting dalam penguatan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon.

Secara umum, perdagangan karbon dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perdagangan emisi (emissions trading) dan pengimbangan emisi (offset emisi). Perdagangan emisi dilakukan melalui transaksi unit kuota emisi antarpihak yang memiliki kewajiban atau batas emisi tertentu, sedangkan offset emisi dilakukan melalui transaksi unit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan karbon.

Dalam sektor kehutanan, perdagangan karbon memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan kegiatan perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, restorasi ekosistem, dan peningkatan cadangan karbon. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel untuk memastikan bahwa pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon benar-benar terjadi, dapat diperhitungkan, dan tidak diklaim secara ganda.

Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, perdagangan karbon diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia 2060.

Melalui seminar nasional ini, LPPM Unila mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan. Forum ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan gagasan untuk mendukung tata kelola nilai ekonomi karbon, pelestarian hutan, serta pengelolaan daerah aliran sungai sebagai bagian dari upaya mewujudkan target Net Zero Emission Indonesia 2060.(***)