OTENTIK (PRINGSEWU) – Wakil Bupati Pringsewu mengapresiasi keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pringsewu.

Bagaimana tidak, walaupun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbilang minim, organisasi kemasyarakatan yang dipimpin ketuanya Drs.Wanawir AM, MM.Pd. ini tetap eksis dan telah banyak berbuat bagi Kabupaten Pringsewu.

Hal tersebut disampaikan Wabup Pringsewu Dr.Fauzi saat menerima kunjungan audiensi jajaran pengurus FKP Kabupaten Pringsewu di Rumah Dinas Wakil Bupati Pringsewu, Senin (30/08/21).

Menurut Wabup didampingi Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Relawan, SE serta Sekban Kesbangpol Pringsewu Indra Haryadi, S.STP, MM, pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan ormas di Bumi Jejama Secancanan yang ingin bersama-sama memajukan Kabupaten Pringsewu. "Sebagaimana FPK Kabupaten Pringsewu ini, meskipun tidak begitu tampak di permukaan, tetapi realitanya sudah banyak yang diperbuat dan dilaksanakan", ujarnya.

Wabup Pringsewu juga mengharapkan serta mendorong keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan ini dapat terus dikembangkan dan juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan hingga pekon atau kelurahan se-Kabupaten Pringsewu.

Hal ini menurutnya sangat penting, mengingat keberadaan FPK ini sangat strategis dalam rangka lebih mempererat semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta nasionalisme diantara sesama warga bangsa yang terdiri dari banyak ragam suku bangsa, etnis, adat istiadat dan agama. "Juga sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antarwarga masyarakat guna menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan", katanya.

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan, kata Wabup, merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia, tanpa harus menghilangkan identitas diri masing-masing dalam bingkai NKRI. "Terlebih fungsi dari FPK ini adalah untuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan disamping memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antarsesama instansi pemerintah di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ini", tambahnya. (*/ida/anton Hapsara)