OTENTIK (BANDARLAMPUNG) - Provinsi Lampung menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pengelolaan dan  budidaya rajungan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menyusun rencana aksi pengelolaan rajungan berkelanjutan.

"Lampung diharapkan bisa menjadi model dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan secara nasional untuk bisa dicontoh daerah lain," ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat audiensi bersama Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) dan lembaga donor The David and Lucile Packard Foundation, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Senin (5/11/2018).

Taufik mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut Konferensi Our Ocean Tahun 2018 di Bali, 29 Oktober—30 Oktober 2018. "Mereka datang ke Lampung untuk melihat implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan," kata Taufik.

Dia menyebutkan lembaga donor tersebut mengapresiasi Pemprov Lampung dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. "Mereka cukup puas karena Lampung memiliki perangkat hukum. Kita punya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat hukumnya. Lalu ada action plan atau rencana tindakan," ujarnya.

Selai itu, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapaten dan Kota terutama dalam pengawasan implementasi di lapangan. "Seperti penangkapam rajungan yang tidak sesuai ukuran. Kemudian penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang dan masih berjalan di lapangan. Kalau untuk yang lainnya dari Foundation, karena mereka datang sebagai donor dalam memberikan dukungan penuh di lapangan," katanya.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Toga Mahaji, mengatakan Lampung menerapkan pengelolaan rajungan berkelanjutan sejak setahun lalu. "Kita melihat ke depan,  kalau pengelolaan rajungan ini tidak dikelola secara sustainable (berkelanjutan), nanti rajungan akan punah," ujar Toga.

Apalagi ada sekitar 6.000 nelayan di Lampung yang bergantung pada pengelolaan rajungan. "Sehingga diharapkan rajungan ini berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan. Kalau punah, tentu masyarakat yang 6.000 ini tidak punya mata pencaharian," kata dia.

Oleh karena itu, Pemprov Lampung bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung keberlangsungan rajungan di Lampung. "Mulai masyarakat lokal, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, Packard Foundation dan Starling Resources. Tentu kedatangan mereka ke sini sangat kita harapkan," ujarnya.

Menurut Toga, rajungan termasuk keunggulan komparatif bidang perikanan Lampung. "Ada tiga komoditas ekspor perikanan Lampung yaitu udang, tuna, dan rajungan. Untuk udang dan rajungan, terbanyak ada di Lampung. Tambak udang terluas di Indonesia ada di Lampung, kemudian rajungan adalah model pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Lampung," katanya.

Selain itu, pengaruh produksi rajungan Lampung terhadap rajungan di Indonesia yakni sebesar 12 persen. "Di Indonesia, produksi rajungan mencapai 20 ribu ton setahun. Sebanyak 12 persen berasal dari Lampung. Ini harus dipertahankan," kata Toga. (ida/humas prov lampung)