OTENTIK ( LAMPUNG ) -- Menjelang libur Natal 2024 dan perayaan tahun baru 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung pastikan inflasi terjaga dalam sasarannya.

Pj. Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID guna pastikan seluruh kegiatan pengendalian harga berjalan sinergis.

“Menjelang momen Nataru (Natal dan Tahun Baru), prioritas kita adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, serta kelancaran distribusi dan mobilisasi.

TPID akan terus siaga dan bersinergi menjaga risiko-risiko inflasi” disampaikan oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dalam sambutannya pada kegiatan HLM TPID di Hotel Radisson Bandar Lampung (12/12).

Pada kegiatan yang dihadiri oleh FORKOPIMDA dan Bupati/Walikota di Provinsi Lampung ini, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengajak TPID untuk memperkuat sinergi daya beli dan inflasi.

BI Lampung mengapresiasi sinergi TPID se- Provinsi Lampung tahun 2024 yang sudah sangat baik.

Pasalnya, inflasi di Provinsi Lampung tahun 2024 terjaga rendah dan terkendali, tercatat 1,50% (yoy)pada November 2024, lebih rendah dari 3,47% (yoy) pada Desember 2023.

“Harga pangan tahun 2024 sangat terjaga, baik untuk beras maupun aneka cabai dan bawang merah, sinergi dan inovasi TPID terbukti efektif kendalikan inflasi.

Menjelang libur Nataru 2024, produksi pangan dan pemerataan distribusinya perlu kita prioritaskan, oleh karena itu kesiagaan dan sinergi antar instansi perlu kita perkuat pada momen-momen tinggi permintaan ini” disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan BIP rovinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, dalam paparannya.

BI Lampung prakirakan inflasi di Provinsi Lampung tahun 2024 – 2025 tetap terjaga pada kisaran 2,5±1%, didukung dengan upaya pengendalian jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, BI Lampung mengajak seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas bawang merah, aneka cabai, dan beras.

Untuk stabilitas harga jangka panjang, TPID perlu mengedepankan strategi 4 K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan,

Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Langkah konkret pelaksanaan strategi tersebut ditempuh melalui digitalisasi data kewaspadaan inflasi pangan (early warning system),

Perluasan kerjasama Antar Daerah (KAD), pembentukan Toko Pengendalian Inflasi, serta pembaruan teknologi dan digitalisasi pertanian.

Sebagai output dari kegiatan HLM TPID ini, Pj. Gubernur Lampung sampaikan tujuh arahan

pengendalian inflasi pada momen Nataru. Pertama, intensifkan operasi pasar murah untuk meminimalisir gejolak harga.

Kedua, lakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

Ketiga, perkuat ketersediaan pasokan pangan dari melalui serapan produksi domestik dan perdagangan antar daerah.

Keempat, jaga kelancaran distribusi dan armada transportasi untuk setiap moda transportasi, siapkan skenario untuk menghindari bottleneck.

Kelima, pastikan infrastruktur jalan siap digunakan.

Keenam, koordinasi dan lakukan komunikasi dengan efektif untuk menjaga Ekspektasi masyarakat.

Ketujuh, pastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan, termasuk para pekerja yang berperan penting dalam distribusi bahan pangan.

HLM TPID merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, dengan output berupa arahan Kepala Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan.

Kegiatan HLM TPID Provinsi Lampung menjelang momen hari libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 juga dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Daerah di Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD dan instansi vertikal di Provinsi Lampung, serta pelaku usaha strategis seperti jasa penyedia transportasi dan Pertamina.(***)