OTENTIK ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggandeng Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) untuk memperkuat perencanaan kawasan ramah lingkungan dan mencari solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang terus terjadi di Kota Tapis Berseri.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, yang disambut langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Aula Semergou Pemkot Bandar Lampung, Rabu (6/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyoroti persoalan banjir yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan membutuhkan penanganan serius melalui tata kelola pembangunan yang terintegrasi.

Menurutnya, pengembang perumahan harus menjadi bagian dari solusi pembangunan kota, bukan justru menambah persoalan lingkungan.

“Perencanaan tata kota itu kuncinya. Developer tidak bisa membangun kalau tidak mendapat izin. Saya sudah tawarkan kepada Ibu Wali Kota, kalau ingin mendesain atau merencanakan kawasan, silakan ajak kami berdiskusi. Kita sama-sama memberikan kontribusi,” ujar Joko Suranto.

Ia menegaskan, REI siap berkolaborasi dengan Pemkot Bandar Lampung dalam menghadirkan konsep hunian hijau yang memperhatikan aspek lingkungan, sistem drainase, hingga keberlanjutan kawasan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, REI juga tengah menjalankan program penghijauan di kawasan Kota Baru dengan menanam 5.000 pohon di lahan seluas 5,4 hektare.

“Itu cara kami menyayangi bumi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami juga membangun sistem airnya, dan saat ini sudah ribuan pohon yang ditanam,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengaku prihatin terhadap masih banyaknya pengembang perumahan yang dinilai tidak mematuhi ketentuan pembangunan, terutama terkait sistem drainase dan pengelolaan lingkungan.

Eva menyebut sejumlah kawasan perumahan di Bandar Lampung dibangun tanpa drainase yang memadai sehingga memperparah banjir saat hujan deras melanda.

“Banyak perumahan di Bandar Lampung tidak memiliki drainase yang baik. Pembuangan airnya tidak ada. Saat banjir terjadi, kawasan perumahan menjadi penyumbang terbesar genangan air,” tegas Eva Dwiana.

Ia berharap sinergi antara Pemkot Bandar Lampung dan REI dapat menjadi langkah awal pembenahan tata ruang dan pembangunan kawasan yang lebih tertata serta ramah lingkungan.

Menurut Eva, pemerintah daerah terbuka terhadap kerja sama dengan para pengembang, termasuk mendorong pembangunan embung, ruang terbuka hijau, dan sistem drainase yang baik sebagai syarat utama pembangunan perumahan.

“Harapan kami, kehadiran Ketua REI dapat membantu memberikan solusi terhadap persoalan perumahan di Bandar Lampung. Keberhasilan REI adalah keberhasilan daerah, dan kesuksesan REI juga menjadi kesuksesan daerah,” pungkasnya. (***)