OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menemui Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Selasa [19/5]. 

Pertemuan membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Marindo diterima Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf di Kantor Ombudsman Lampung.

"Layanan publik Pemprov Lampung harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan dibuat-buat hanya untuk penilaian, tetapi menjadi aktivitas sehari-hari," kata Marindo.

Menurutnya, perangkat daerah di Pemprov Lampung sudah memiliki standar operasional prosedur SOP dan peningkatan kapasitas SDM. 

Tantangan saat ini memastikan implementasi di lapangan berjalan konsisten.

"Standar tentu sudah sesuai ketentuan. Tinggal bagaimana peningkatan kualitasnya dipastikan benar-benar dirasakan masyarakat dan menjadi budaya kerja," ujarnya.

Marindo meminta Ombudsman terus memberi masukan dan pendampingan. Termasuk dalam menghadapi penilaian maladministrasi tahun 2026.

Ia menilai capaian penilaian pelayanan publik harus menjadi hasil pembenahan berkelanjutan.

Fokus ke Implementasi, Bukan Dokumen

Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf menyebut pertemuan ini tindak lanjut sinergi Ombudsman dan Pemprov Lampung.

Nur mengatakan mekanisme penilaian Ombudsman kini berkembang. Penilaian tidak hanya pada kelengkapan administratif, tetapi juga kualitas implementasi dan persepsi masyarakat terhadap maladministrasi.

"Dulu lebih banyak menilai aspek tangible atau terpenuhinya persyaratan. Sekarang kualitas implementasi dan persepsi masyarakat jadi perhatian," kata Nur.

Ia menyebut meningkatnya kesadaran masyarakat membuat ekspektasi terhadap pelayanan publik naik. Karena itu, instansi harus terus berbenah.

Proses penilaian Ombudsman diperkirakan mulai Juli mendatang. 

"Ombudsman hanya bisa mendampingi sebelum penilaian. Hasil akhir ditentukan kondisi riil di lapangan," pungkas Nur. (***)