OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan dana sebesar Rp50 miliar untuk mendukung penguatan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui penguatan modal.
"Tahun ini, melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) KUMKM hingga Agustus 2017 penyaluran dana bergulir BLUD KUMKM Rp2,29 miliar kepada 79 pelaku, sehingga total penyaluran sejak 2016 mencapai Rp52,68 miliar kepada 2.365 KUMKM," ungkap Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Senin (11/9/2017).
Menurutnya, perguliran dana tersebut karena banyak koperasi dan UMKM belum layak secara perbankan atau bankable.
Meskipun belum bankable, lanjutnya, usahanya riil dan perlu diperkuat agar mampu menggali potensi daerah menjadi produktif.
Ia menjelaskan, banyak diantara UMKM itu merupakan industri kreatif yang mendukung pariwisata Lampung, sebagai satu dari tiga program unggulan pemerintah daerah. Misalnya, kerajinan kain tapis, tenun khas Lampung.
"Peningkatan dan perluasan akses permodalan ini untuk meningkatkan akses koperasi ke lembaga keuangan. Kemudian, meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengajuan investasi," kata Ridho.
Selain menggulirkan modal, Pemprov Lampung juga mendorong perbankan terus meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, penyaluran program KUR di Provinsi Lampung Rp2,5 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 129.550 pada 2016 dan pada 2017 ini sampai dengan Februari tersalurkan kredit Rp121,86 miliar dengan jumlah 4.132 debitur.
Dalam memperkuat koperasi dan UMKM, Pemprov Lampung juga menggandeng pemerintah pusat melalui program Satu Juta Nama Domain, salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Manfaat program ini, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam, untuk mendorong pelaku UKM memasarkan produk mereka melalui internet.
"Program ini sejalan dengan upaya peningkatan daya saing koperasi dan UKM di Provinsi Lampung," katanya.
Dukungan penguatan koperasi dan UMKM, lanjutnya, dilakukan melalui kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, dan dukungan fasilitasi dan akses pembiayaan atau permodalan.
Selain itu, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), memperluas jaringan usaha dan pemasaran baik berbasis online dan offline melalui pameran dan promosi unggulan baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung.
Hingga Desember 2016, jumlah koperasi di Provinsi Lampung mencapai 5.320 unit, terdiri atas 3.024 koperasi aktif dan 2.296 koperasi tidak aktif.
Ia menjelaskan, dukungan penguatan koperasi dan UMKM, dilakukan melalui pameran dan promosi produk unggulan baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung.
Salah satunya dengan pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kawasan PKOR Wayhalim, Bandarlampung yang mulai beroperasi 9 Agustus 2017. Pusat layanan ini diharapkan menjadi suatu tempat inkubator bisnis. (jn/ida)