OTENTIK (BANDARLAMPUNG)--Korea Selatan berhasil menggelar pemilihan legislatif saat puncak pandemi Covid-19, April lalu. Duta Besar RI mengungkapkan kiat negara tetangga China tersebut lolos wabah tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, HE Umar Hadi memaparkanm keberhasilan Korea Selatan menghadapi Covid-19 tanpa pernah melakukan lockdown maupun PSBB.

Keberhasilan penguasa menangani Covid-19 berbuah kemenangan mudah partai berkuasa merebut 163 dari 300 Kursi Majelis Nasional dalam Pemilu nyaris tanpa noda.

Dalam diskusi virtual Tangkis Corona Cara Korea yang diselenggarakan oleh Jejaring Media Siber Indonesia (JMSI), Kamis (18/6), Dutabesar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, membeberkannya.

Otoritas Korsel membuat kisi-kisi pelaksanaan pileg. KPU-nya Korsel mengeluarkan pedoman kesehatan secara detail pelaksanaan pileg kepada semua semua pihak.

"Prinsip pemerintah setempat, kesehatan dan keselamatan kesehatan publik menjadi yang paling utama," kata HE Umar Hadi.

Umar Hadi mengatakan dekatnya geografis dan tingginya keterhubungan dengan China menjadi alasan Korea Selatan untuk lebih peka dan lebih cepat menyalakan "alarm" bahaya.

"Pada 15 Januari, saya ingat hari itu, saya sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan (Korea Selatan). Beliau jelaskan, 'kita sudah persiapkan'," terang Umar Hadi

Pengalaman Korea Selatan dengan wabah SARS dan MERS membuat sistem kesehatan masyarakat di sana memiliki kapasitas untuk menghadapi wabah penyakit menular.

Menurut Umar Hadi, ada tiga hal berdasarkan analisisnya yang membuat Korea Selatan berhasil mengontrol penyebaran Covid-19.

"Pertama, ada kesiapsiagaan dari otoritas kesehatan nasional hingga daerah. Antisipasi sudah ada sehingga otoritas kesehatan publik mampu melakukan 30 ribu tes setiap hari," ujarnya.

Otoritas kesehatan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan kontak dengan memanfaatkan teknologi.

Kata Umar Hadi, hebatnya masalah privasi sudah tidak menjadi persoalan karena pemerintah sudah membuat aturan agar bisa mengakses telepon hingga kartu kredit warga jika terjadi wabah seperti saat ini.

Selanjutnya, menurut Umar Hadi, koherensi kebijakan pemerintah menjadi satu hal yang penting dalam penanganan Covid-19 di Korea Selatan.

"Gugus tugas langsung dipimpin Perdana Menteri dan melibatkan semua menteri serta kepala daerah. Semua kebijakan basisnya data ilmiah yang dimiliki KCDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea)," terangnya.

Umar Hadi menjelaskan, semua informasi terkait dengan Covid-19, harus dikeluarkan oleh KCDC. Sehingga lembaga tersebut menjadi pedoman.

"Ada scientific leadership sehingga pertimbangan-pertimbangan politik tidak bisa mengalahkan pertimbangan keilmuan," tegasnya.

Terakhir, partisipasi publik dari Korea Selatan yang sangat tinggi.

Di mana warga Korea Selatan diedukasi sedemikian rupa hingga secara individu saling berbagi rasa tanggung jawab.

Buktinya, meski pemerintah Korea Selatan tidak pernah memberlakukan denda ataupun hukuman lain terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial, namun warga memiliki kedisiplinan yang tinggi.

"Tambahannya yaitu, saya katakan, keunggulan riset, teknologi, dan inovasi. Warga mendapatkan informasi yang cukup sehingga bisa menentukan pilihan," demikian Umar Hadi. (*/red/rls)