OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) -- DPRD Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Kota menggelar Sidang Paripurna. Agendanya penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 3 Agustus 2026. Hadir Wakil Wali Kota, jajaran Forkopimda, OPD, Camat, hingga Lurah se-Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai penyesuaian. Baik terhadap kondisi daerah, kebijakan pusat dan provinsi, maupun hasil evaluasi APBD berjalan.

"Perubahan APBD ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan dan kondisi yang terjadi, termasuk adanya perubahan asumsi pendapatan maupun kebutuhan belanja daerah," ujar Eva.

Ia menyebut penyusunan perubahan APBD 2026 juga mempertimbangkan kewajiban yang masih harus diselesaikan serta kebutuhan pembiayaan program hingga akhir tahun.

Sorotan utama ada di target Pendapatan Asli Daerah atau PAD. 

Berdasarkan data yang disampaikan, PAD pada APBD Induk 2026 tercatat Rp1,129 triliun lebih. Pada Perubahan APBD 2026, target PAD diproyeksi naik 12,83% menjadi Rp2 triliun lebih.

Kenaikan terbesar disumbang dari sektor pajak. Penerimaan pajak ditargetkan naik Rp200 miliar. Dari Rp945 miliar menjadi Rp1,145 triliun atau naik 27,5 persen.

"PAD yang sah 2026 yang belum dianggarkan sekitar Rp3 miliar juga akan dimasukkan dalam perubahan ini," kata Eva.

Secara keseluruhan, total PAD yang sah diproyeksi dari Rp1 triliun menjadi Rp1,6 triliun, naik 2,13 persen.

Di sisi belanja, Pemkot memproyeksi total belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp3,662 triliun.

Rinciannya: 

1.  Belanja Operasi: Rp2 triliun lebih atau naik 9,388%

2.  Belanja Modal: 5,2 persen

3.  Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar lebih

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, pemenuhan kewajiban, dan kebutuhan belanja sejumlah OPD

"Selain penambahan anggaran, perubahan APBD juga mencakup pergeseran maupun penyesuaian anggaran pada beberapa OPD. Hal tersebut dilakukan agar anggaran dapat digunakan secara efektif," ungkap Eva

Eva menegaskan perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka. Ini bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya rancangan perubahan APBD 2026 akan masuk tahap pembahasan bersama DPRD Kota Bandar Lampung sebelum ditetapkan sesuai aturan.

"Pemerintah Kota berharap perubahan anggaran ini dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir 2026," pungkasnya. !***)