Dosen UIN RIL Tawarkan Skema Pembiayaan UMKM Halal Ramah Lingkungan di AICIS+ 2026
OTENTIK ( CIREBON ) -- Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal yang lebih ramah lingkungan.
Namun, keempat instrumen keuangan sosial Islam tersebut tidak dapat digunakan dengan cara yang sama karena memiliki ketentuan syariah, sasaran penerima, dan fungsi yang berbeda.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL), Ainul Fitri, yang menawarkan kerangka pembiayaan ZISWAF berdasarkan kebutuhan dan tahapan inovasi UMKM halal.
Gagasan tersebut dipresentasikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) ke-25 Tahun 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (19/11/2026).
Ainul mengikuti presentasi secara daring pada pukul 16.25–16.30 WIB dalam panel Circularity, Sustainable Economy, Halal Innovation, and Islamic Social Finance, dengan lokasi sesi di Ruang Rapat, Gedung Siber lantai 7.
Melalui penelitian berjudul Synergy of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf with the Circular Economy in Strengthening Halal Innovation, Ainul bersama Ghina Ulfa Saefurrohman dan Yulistia Devi dari UIN Raden Intan Lampung mengkaji bagaimana keuangan sosial Islam dapat membantu UMKM halal beralih menuju praktik produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Selama ini, sebagian kegiatan produksi masih mengikuti pola ekonomi linear, yakni mengambil bahan baku, mengolahnya menjadi produk, lalu membuang sisa hasil produksi.
Sebaliknya, ekonomi sirkular mendorong pengurangan limbah, penggunaan kembali material, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.
Perubahan tersebut bukan tanpa tantangan. Pelaku UMKM membutuhkan modal untuk membeli peralatan, mengembangkan kemasan yang dapat digunakan kembali, memperbaiki proses produksi, hingga mengolah hasil samping usaha.
Mereka juga memerlukan keterampilan teknis agar inovasi yang dilakukan tidak mengabaikan keamanan produk dan ketentuan halal.
Berangkat dari persoalan itu, tim peneliti menelaah 30 sumber akademik dan kelembagaan melalui pendekatan kualitatif berupa kajian literatur konseptual dan analisis tematik.
Kajian difokuskan pada lima aspek, yakni tujuan pembiayaan, tahap inovasi, kelayakan penerima manfaat, tata kelola, serta pengukuran dampak.
Hasil telaah memperlihatkan bahwa pembahasan ekonomi sirkular selama ini lebih banyak menekankan efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah. Sementara kajian keuangan sosial Islam cenderung berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Ainul dan tim kemudian mempertemukan kedua pendekatan tersebut melalui kerangka ZISWAF–Circular Halal Innovation, yang memadukan prinsip maqashid syariah, ekonomi sirkular, dan kemampuan inovasi pelaku usaha.
Dalam rancangan itu, zakat diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik yang memenuhi ketentuan penerima, antara lain melalui bantuan peralatan dasar, bahan baku yang aman, dan pelatihan usaha.
Sementara itu, infak dan sedekah dapat mendukung pengembangan inovasi, seperti pengujian bahan, percobaan kemasan yang dapat digunakan kembali, pelatihan teknis, serta pendampingan produksi. Pemanfaatannya tetap harus memperhatikan tujuan pemberian dana dan pencatatan yang transparan.
Adapun wakaf produktif berpotensi menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan bersama dalam jangka panjang, seperti mesin pengolahan, tempat penyimpanan, cold storage, dan sarana produksi bersama. Pengelolaannya harus menjaga keberlanjutan aset wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembagian peran tersebut disesuaikan dengan empat tahap perkembangan usaha, mulai dari kesiapan dasar, pengembangan dan pengujian inovasi, penguatan usaha serta sertifikasi halal, hingga perluasan skala produksi melalui fasilitas bersama.
Pada tahap usaha yang lebih berkembang, pembiayaan komersial syariah berbasis bagi risiko juga dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap, bukan pengganti fungsi dana sosial.
Meski dirancang untuk saling mendukung, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak serta-merta digabungkan menjadi satu sumber pembiayaan bebas pakai. Setiap instrumen tetap memerlukan pengelolaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan syariahnya masing-masing.
Kerangka yang dikembangkan Ainul terdiri atas empat lapisan, yakni penilaian kelayakan penerima, penyesuaian pembiayaan, pelaksanaan inovasi, dan akuntabilitas.
Sebagai gambaran, UMKM makanan halal yang memenuhi kriteria mustahik dapat memperoleh dukungan peralatan dasar melalui zakat.
Pada tahap berikutnya, infak atau sedekah dapat dimanfaatkan untuk menguji kemasan guna ulang atau pengolahan hasil samping produksi. Ketika usaha berkembang, fasilitas bersama berbasis wakaf produktif berpotensi membantu menekan kebutuhan investasi peralatan.
Namun, seluruh perubahan proses produksi tetap harus menjaga prinsip halalan thayyiban, termasuk keamanan bahan, pencegahan kontaminasi, ketertelusuran produk, dan sertifikasi halal.
Hal lain yang ditekankan dalam penelitian adalah ukuran keberhasilan program. Penyaluran dana dalam jumlah besar belum tentu menunjukkan bahwa UMKM telah berkembang atau menghasilkan manfaat lingkungan.
Karena itu, tim merumuskan enam indikator evaluasi, meliputi kemandirian ekonomi mustahik, penciptaan lapangan kerja, perolehan dan pemeliharaan sertifikasi halal, pemanfaatan kembali material, pengurangan limbah produksi, serta keberlanjutan aset wakaf.
Penelitian ini juga menghasilkan lima proposisi untuk diuji lebih lanjut. Kelimanya berkaitan dengan potensi pembiayaan sesuai tahap usaha dalam menekan risiko inovasi, kesesuaian instrumen dan penerima dalam memperkuat kepatuhan syariah, pemanfaatan dana untuk mengurangi limbah, penggunaan aset wakaf bersama untuk menekan biaya teknologi, serta pelaporan terpadu guna mencegah penghitungan manfaat ganda dan klaim lingkungan yang tidak berdasar.
Agar skema tersebut dapat diterapkan, Ainul dan tim mengusulkan kerja sama antara amil, nazhir, lembaga sertifikasi halal, pendamping teknis, dan perguruan tinggi. Pelaksanaannya dapat dimulai melalui seleksi penerima, penyesuaian instrumen pembiayaan, pendampingan usaha, hingga verifikasi dampak program.
Meski demikian, kerangka yang ditawarkan masih bersifat konseptual dan belum diuji melalui pelaksanaan langsung pada UMKM. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai efektivitasnya, termasuk pada usaha makanan, kosmetik, dan fesyen halal, serta memastikan kesesuaiannya dengan kondisi kelembagaan dan regulasi di Indonesia.
Kajian Ainul Fitri menjadi bagian dari AICIS+ 2026 yang berlangsung pada 17–20 November 2026 dengan tema Revitalizing Islamic Civilization for Sustainable Life: Local Heritage, Technological Innovation, and Human Flourishing.
Melalui penelitian ini, UIN Raden Intan Lampung menghadirkan gagasan agar pengelolaan ZISWAF tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga dapat dirancang untuk memperkuat kemandirian usaha, menjaga kehalalan produk, dan mendukung pengurangan limbah secara terukur.(***)

Comments