Akses Diblokir

Ekonomi

OJK Ajak Nelayan Lampung Timur Perangi Pinjol Ilegal dengan Prinsip Legal dan Logis

Foto: Logo OJK /ist

OTENTIK ( LAMPUNG ) - Upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Lampung kini diperkuat hingga ke wilayah pesisir. Setelah mencatatkan 511 laporan pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mendorong masyarakat nelayan untuk menjadi garda terdepan pencegahan melalui Program Desa PERKASA.

Sebagaimana diberitakan Media Otentik sebelumnya, ( https://mediaotentik.com/read/32304/tpakd-lampung-timur-perkuat-ekonomi-nelayan-lewat-desa-perkasa), OJK Provinsi Lampung mencatat 511 laporan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan 70 laporan terkait investasi ilegal sepanjang Januari hingga September 2026. Data tersebut disampaikan dalam peluncuran Program Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera) di Desa Margasari dan Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Senin (26/10/2026).

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melalui Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis, Ety Elyati, menegaskan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi pintu masuk penipuan.

Literasi Nelayan Masih Tertinggal

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan tercatat sebesar 64,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 90,39 persen.

Pada kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan, indeks literasi keuangan sebesar 59,75 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 87,82 persen.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian utama. Masyarakat pesisir sudah banyak yang menggunakan layanan keuangan, namun belum semuanya memahami risiko pinjol ilegal dan investasi bodong.

Melalui Desa PERKASA, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur menghadirkan lima pilar utama, salah satunya penguatan literasi dan pelindungan konsumen, termasuk edukasi pengelolaan keuangan dan kewaspadaan terhadap keuangan ilegal.

Cek Legal dan Logis Sebelum Transfer

OJK mengimbau masyarakat menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan layanan keuangan atau menerima tawaran investasi.

Legal berarti memastikan penyedia produk atau layanan memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang sesuai bidangnya. Logis berarti memperhatikan apakah keuntungan atau imbal hasil yang ditawarkan masuk akal atau tidak.

Pinjol ilegal umumnya menawarkan pinjaman cair cepat tanpa syarat. Namun bunga yang dikenakan sangat tinggi dan penagihannya kerap dilakukan dengan cara intimidasi hingga penyebaran data pribadi debitur.

Sementara investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan 10 persen hingga 30 persen per bulan, jauh di atas bunga deposito bank yang legal.

Dalam keuangan yang legal, tidak ada investasi yang memberikan keuntungan besar tanpa risiko. Jika ada penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, masyarakat diminta untuk waspada.

Satgas PASTI dan IASC Jadi Benteng Terakhir

Untuk memberantas aktivitas tersebut, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas PASTI bertugas menghentikan dan memblokir entitas keuangan ilegal berdasarkan laporan masyarakat.

Selain itu, OJK juga menghadirkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). IASC menjadi pusat penanganan penipuan transaksi keuangan secara cepat.

Hingga 28 Oktober 2026, IASC telah menerima 737.686 laporan penipuan transaksi keuangan. Sebanyak 743.589 rekening telah diblokir, dengan dana yang berhasil diamankan mencapai Rp967,5 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban tercatat Rp208,9 miliar.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan transfer diminta segera melapor ke bank tempat mereka bertransaksi atau langsung ke situs resmi http://iasc.ojk.go.id. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diblokir.

OJK Tidak Pernah Minta OTP

OJK menegaskan pihaknya tidak pernah meminta kode OTP, PIN, maupun password nasabah dalam kondisi apapun.

Jika ada pihak yang mengaku dari OJK, bank, atau kepolisian dan meminta kode tersebut, sudah dipastikan itu adalah penipuan.

Masyarakat dapat melaporkan indikasi aktivitas keuangan ilegal melalui http://sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Peran Media dan Masyarakat

OJK menegaskan pencegahan aktivitas keuangan ilegal tidak dapat dilakukan sendiri. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang benar, meluruskan hoaks penawaran investasi, serta mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur keuntungan instan.

Masyarakat juga diminta aktif untuk tidak meneruskan pesan berantai penawaran pinjol ilegal atau investasi bodong di grup WhatsApp dan media sosial. Setiap informasi penawaran yang meragukan dapat dicek terlebih dahulu ke Kontak OJK 157 sebelum disebarluaskan.

Dengan memahami prinsip Legal dan Logis, mengenali modus penipuan, dan berani melapor ke Satgas PASTI maupun IASC, masyarakat pesisir Lampung Timur diharapkan dapat terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan investasi bodong, sekaligus menjadi konsumen keuangan yang cerdas dan terlindungi. (Hend)

Comments