Gubernur Ridho Minta Lulusan SMA/SMK Manfaatkan Program Magang Ke Jepang
OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Gubernur
Lampung M. Ridho Ficardo mengharapkan lulusan lulusan sekolah menengah atas dan
sekolah menengah kejuruan mendaftarkan diri ikut program magang ke Jepang.
"Saya berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan waktu pendaftaran hingga
akhir November 2017," ungkap Ridho, di Bandarlampung, Selasa (31/10/2017).
Menurut gubernur, tak ada pembatasan jumlah bagi yang ingin ke Jepang, dan
berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, karena
program ini sempat dihentikan selama lima tahun.
"Alhamdulillah, berkat upaya
kita, Pemerintah Jepang kembali membuka magang bagi siswa asal Lampung," jelasnya.
Pembukaan program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyalurkan
lulusan SMA/SMK yang kini menjadi tanggungjawab provinsi.
Ridho berharap program ini mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus
transfer ilmu dan pengetahuan dari negara maju seperti Jepang.
Sejak dibuka, tercatat 300 peserta mendaftar. Mereka akan diseleksi pada 4-8
Desember 2017.
Seluruh proses seleksi dan pemberangkatan menjadi tanggungjawab provinsi dan
pusat yakni Kementerian Ketengakerjaan.
Bagi yang lulus akan dikirim bekerja di berbagai perusahaan menengah di Negeri
Sakura selama tiga tahun.
Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah.
Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP)
Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Pada bulan pertama bekerja, peserta bakal menerima insentif 80 ribu yen.
Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada
bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen.
Kerja sama program magang ini, tambah Ridho, diteken pada 15 Maret 2017 antara
Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung.
"Ini program resmi antara Pemprov Lampung dan pengusaha Jepang. Kita akan
monitor terus kondisi para peserta magang di Jepang, agar bekerja sesuai
kontrak," terang Ridho.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Sumiarti,
mengatakan, setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari
Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu
yen.
"Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab hingga mengantar peserta
ikut karantina di Bekasi, Jawa Barat," jelasnya.
Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat. Peserta
magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Selain magang di luar negeri, upaya mengurangi angka pengangguran juga
dilakukan Pemprov Lampung dengan magang di dalam negeri.
Sementara itu, pada program magang diikuti 200 tenaga kerja ke berbagai perusahaan
di Lampung. Dari total peserta itu, 63 persen diterima bekerja di tempat
magang. Sisanya, bekerja mandiri dan wirausaha.
"Dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di perusahaan meningkat.
Artinya, kualitas magang makin meningkat," ungkap Sumiarti. (jn/ida)
Comments