OTENTIK (METRO)–Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan kesejahteraan guru honorer, menjadi prioritas dalam APBD Kota Metro tahun 2019, selain beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Itu, dikemukakan oleh Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, S.E., M.M., Senin (3/12/2018). Tak kalah penting, penataan pasar juga menjadi pembahasan alot sebelum pengesahaan APBD 2019, akhir pekan lalu. “Dewan berharap, penataan pasar khususnya eks Terminal Kota, tidak menghilangkan fungsi terminal dalam pelaksanaan penataan,” kata Anna Morinda.

Dijelaskannya, penataan ASN selaras dengan visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, sebab banyak guru-guru ASN yang diangkat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) di era tahun 1980 an, saat ini sudah pensiun. “Akibatnya, kita kekurangan guru. Bahkan, untuk guru agama saja, Kota Metro minta ke Kementerian Agama (Kemenag),” jelas dia.

Politisi PDIP itu menyebutkan, terkait dengan kesejahteraan guru honorer, pihaknya menyatakan keprihatinan. Pasalnya, alokasi anggaran untuk membayar guru honor tidak boleh melebihi 15 persen dari dana BOS. “Alhasil, 15 persen tersebut harus dibagi–bagi, sehingga guru honor menerima gaji antara Rp 200-300 ribu per bulan. Apakah kita bisa mengharapkan anak-anak kita cerdas, tetapi kesejahteraan guru tidak diperhatikan,” ucapnya.

Seperti diketahui, DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Pembicaraan Tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Jumat (30/11).

Penerapan perencanaan keuangan daerah dan APBD yang dilatarbelakangi oleh meningkatknya tuntutan masyarakat Kota Metro terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. (mad)