OTENTIK (BANDARLAMPUNG)--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung targetkan Lampung menjadi Provinsi Layak Anak di tahun 2020.

Untuk itu, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) minta pentingnya peran orang tua dalam penanganan pola asuh anak yang baik untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa demi mewujudkan Lampung Provinsi Layak Anak.

Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik saat acara Seminar Gerakan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak, Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke- XXVI Provinsi Lampung Tahun 2019, di Hotel Novotel, Selasa (16/7/2019).

"Peran orang tua menjadi yang paling signifikan agar upaya menjadikan Lampung Provinsi Layak Anak terwujud," ujar Wagub Nunik.

Nunik mengatakan, penerapan implementasi pola asuh anak oleh orang tua serta didukung dengan lingkungan yang juga baik, Kabupaten/Kota juga harus berupaya keras untuk membangun hal tersebut.

Nunik menuturkan, begitu pentingnya peran keluarga dalam hal ini ibu dan ayah dalam mengasuh anak. 

"Jika kita menyiapkan generasi kita dengan baik, pendidikannya lengkap, pengasuhannya baik, itu sama dengan menyiapkan masa depan kita dengan baik pula," ujarnya.

Menurut Nunik, orang tua harus memberikan contoh yang baik serta pola asuh yang baik. Karena apa yang dilakukan para orang tua akan direkam oleh para anak-anak mereka.

"Ini akan direkam pada ingatan oleh anak-anak kita apa yang orang tua mereka lakukan seperti adab dengan orang lain, bersikap dengan orang lain, bagaimana menyikapi dan menyayangi diri sendiri, bagaimana bersikap kepada orang tua, menyayangi saudaranya dan juga seterusnya pasti terekam kuat," katanya.

Sambung Nunik, begitu juga dengan peran seorang ayah, sangat diperlukan dalam menerapkan kedisiplinan terhadap anak.

Nunik juga menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat juga berkepentingan memberikan pola asuh yang baik untuk anak.

"Nanti kita berkolaborasi antara Pemprov Lampung, BKKBN, Ormas dan organisasi lainnya yang terkait, karena semua berkepentingan untuk memberikan pola pengasuhan terbaik untuk anak," katanya.

Hal ini juga disampaikan Nunik, akan mampu mendukung terwujudnya Lampung menjadi Provinsi Layak Anak tahun 2020.

"Ini juga untuk menuju Provinsi Layak Anak, kita ingin semua elemen dan semua pihak turun tangan untuk mewujudkan hak-hak anak dan menjauhkan anak-anak kita dari kekerasan, dan kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Provinsi Lampung," ucapnya.

Nunik menekankan bahwa apabila ada warga melihat kejanggalan perlakuan kepada anak, untuk langsung dilaporkan dengan pihak terkait dan juga pemerintah.

Karena menurut Nunik, pelaku kekerasan terhadap anak paling dekat justru pada lingkungan sekitarnya.

"Laporkan kepada kepala desa, camat, termasuk kita juga akan luncurkan hotline sehingga setiap saat bisa melapor," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Bayana mengatakan untuk mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Layak Anak, salah satu indikatornya yakni dengan adanya sekolah ramah anak dan juga puskesmas ramah anak.

"Salah satu indikator bahwa anak-anak yang berada dalam lingkungan sekolah itu tidak boleh yang namanya ada bullying diantara pelajar," ujar Bayana.

Bayana juga menyebutkan terhadap penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan juga anak, pada tahun depan Provinsi Lampung akan menyediakan "Rumah Aman".

"Bapak Gubernur dan juga Ibu Wakil Gubernur yang semangat mewujudkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung ini Layak Anak dan juga ramah perempuan, di tahun mendatang kita akan memiliki satu rumah aman," katanya.

Dijelaskan Bayana, dimana rumah aman ini diperuntukan bagi penanganan korban ketika mengalami tindak kekerasan akan dilakukan pendampingan.

"Disaat itulah proses hukum jalan dan dia akan diadakan pendampingan sampai dengan psikisnya benar-benar dinyatakan sehat, sambil menunggu langkah apa selanjutnya yang terbaik diambil untuk penanganan si korban," ujarnya.

Bayana melanjutkan, bahwa Dinas PPPA juga memiliki psikolog yang merupakan bagian dari tim profesi yang ada pada Dinas PPPA untuk mendampingan psikis pada korban tindak kekerasan.

"Kita mempunyai 7 orang dimana selama ini setiap kasus mereka selalu turun. Setiap ada laporan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota kepada Provinsi, maka tim kita yang tergabung dalam tim profesi yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi langsung turun untuk mengecek psikis korban," katanya. (ida/humas pemprov)