OTENTIK ( LAMPUNG ) -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang melibatkan Pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Asosiasi di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, (30/10).

Acara ini bertujuan untuk menggalang kolaborasi dan komitmen bersama dalam menyukseskan SE2026, yang hasilnya akan menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan ekonomi Lampung menuju Indonesia Emas.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam sambutannya menekankan bahwa data adalah fondasi dari setiap kebijakan berkualitas, menjadikannya sebagai "mata uang baru". Ia mengajak seluruh peserta Rakor untuk bersama-sama mewujudkan data yang berkualitas. SE2026, yang akan dilaksanakan pada Mei, Juni, dan Juli 2026, diharapkan mampu menghadirkan potret utuh aktivitas ekonomi di seluruh Lampung. BPS menegaskan bahwa SE2026 adalah milik bersama dan bukan hanya milik BPS.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Provinsi Lampung, Bani Suprianto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I mencapai 5,47 persen dan Triwulan II sebesar 5,09 persen, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih rendah dari nasional, yaitu 4,07 persen. Meski demikian, dinamika ekonomi global yang bergerak cepat menuntut perencanaan pembangunan berbasis data ekonomi yang akurat dan terpercaya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung, H. Ardiansyah, mempertanyakan strategi BPS dalam menghadapi kendala data usaha yang sering dihadapi oleh BPS. Ia merekomendasikan agar BPS lebih proaktif, cair, dan mampu berkolaborasi, serta menghilangkan rasa sungkan untuk bersinergi dengan asosiasi seperti KADIN dan Apindo.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung BPS dan siap mendampingi ke perusahaan. Sementara itu, Fetty Kurnia Sari, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, menekankan perlunya sinkronisasi dan crosscheck data perusahaan antara BPS dan Dinas Tenaga Kerja di masa depan. Hal ini krusial agar data yang didapatkan khususnya dari Industri Besar Sedang (IBS) maupun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dimiliki BPS dapat saling melengkapi dan memvalidasi.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, K. Nurika Damayanti, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan "hajatan akbar" yang bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi, termasuk usaha kecil, rumah tangga, dan usaha digital. Hasil SE2016 mencatat 777.000 usaha di Lampung, di mana 99% bergerak di Usaha Mikro dan Kecil (UMK). SE2026 juga akan menggunakan moda pendataan yang berbeda, yaitu berbasis Android dan online untuk perusahaan, sebagai strategi untuk meningkatkan response rate.

Menanggapi kekhawatiran pengusaha mengenai kerahasiaan data, BPS meyakinkan bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan yang dimunculkan adalah data agregat yang tidak berkaitan dengan pajak. BPS juga berjanji untuk memastikan mitra petugas yang direkrut telah melalui seleksi dan pelatihan yang memadai.

Rakor ini menjadi momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Lampung untuk berkomitmen pada penyediaan data yang akurat dan lengkap. Tujuannya adalah memastikan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses dan hasil datanya benar-benar bermanfaat sebagai panduan strategis bagi pembangunan daerah.(***)