OTENTIK (PRINGSEWU)--Sebuah Webinar bertema 'Data Untuk Pengelolaan Sanitasi Aman di Daerah' digelar oleh Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Selasa (5/5/2020).

Bupati Pringsewu H.Sujadi tampil sebagai penanggap di seminar virtual melalui video conference yang menyoroti masalah sanitasi di Bumi Jejama Secancanan ini. 

Sejumlah pembicara juga tampil, diantaranya Ketua Tim Riset Rapid Technical Assessment (RTA) Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Dr.Subari, Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati, serta Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ir.Prasetyo, M.Eng, dengan moderator Bambang Pujiatmoko, WASH Advisor SNF Indonesia. 

Ketua Tim Riset Rapid Technical Assessment Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Dr.Subari saat menyampaikan hasil risetnya mengatakan masyarakat Pringsewu memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap pentingnya penampungan tinja, dimana sebanyak 91% memilih jenis toilet leher angsa, yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap faktor keamanan BAB.

Selain itu, masyarakat Pringsewu juga bersedia untuk melakukan peningkatan kualitas penampungan tinja, dimana sebanyak 70% rumah tangga dapat diakses dengan kendaraan truk tinja, sehingga diperlukan cara alternatif dengan menggunakan motor tinja untuk menjangkau rumah tangga yang tidak terjangkau truk tinja. "Untuk kapasitas IPLT hanya dengan 1 truk tinja, sehingga diperlukan tambahan armada dan memaksimalkan kemitraan dengan pihak swasta", katanya.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dari Ruang Rapat didampingi Kepala Bappeda A.Fadholi, M.Si. dan Kadis Kominfo H.Samsir Kasim, M.Pd.I, Plt Kadis Kesehatan Relawan, SE dan Sekdis PUPR Imam Santiko, ST serta Kabag Prokopim Moudy Ary Nazolla, S.STP, MH mengucapkan terimakasih atas hasil riset tersebut, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk menyelesaikan prosentase-prosentase tersebut, dan akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan selanjutnya. 

Pihaknya juga mulai menata kembali Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Bumiarum untuk bisa menjadi tempat penampungan dan pengelola lumpur tinja, dan bukan hanya dari Pringsewu saja, tetapi juga dari kabupaten tetangga seperti Tanggamus, Pesawaran dan Lampung Tengah, sehingga bisa menghasilkan PAD dari penyedia jasa IPLT ini. "Kaitan dengan kelembagaan, saat ini pengelolaannya berada di Dinas PUPR dengan nama UPT Pengelolaan Air Limbah. Akan kita terus sempurnakan, baik kelembagaan maupun SDM, disamping pengembangan kapasitas dan memegang terus komitmen sanitasi. ODF ini bukanlah tujuan akhir", katanya.

Sementara itu, Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ir. Prasetyo, M.Si menyatakan langkah yang dilakukan SNV dan YKWS dalam melakukan advokasi ODF melalui kegiatan riset RTA bisa menjadi pembelajaran untuk wilayah lain.

Ia berharap, data-data dari hasil riset tadi bisa menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan program dan pendampingan dalam pengelolaan sanitasi aman terutama dalam program pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). 

Pihaknya juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Pringsewu yang tetap konsisten mengembangkan program sanitasi menuju pengelolaan sanitasi aman, yang sudah terimplementasi dengan adanya regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tentang STBM Berkelanjutan dan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. "Terbentuknya kelembagaan UPT Sanitasi dan juga dukungan anggaran untuk peningkatan infrastruktur, bisa menjadikan Pringsewu sebagai referensi bagi Pemkab dan Pemkot lainnya dalam menuju pengelolaan sanitasi aman," ujar Prasetyo. 

Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati menyampaikan bahwa status ODF bukanlah akhir dari pembangunan di sektor sanitasi, akan tetapi perlu ada upaya berkelanjutan untuk menuju pengelolaan sanitasi aman. "Dalam upaya menuju pengelolaan sanitasi aman di Pringsewu, YKWS bersama SNV terus melakukan advokasi dalam mendorong terbitnya regulasi berikut implementasinya. Kita juga mendorong sinergitas dan kolaborasi sejumlah pihak agar terus terbangun dalam menuju pengelolaan sanitasi aman, sehingga Kabupaten Pringsewu juga dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 6.2," ujarnya. (*/ida/prokopim)