OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Pemerintah Bandar Lampung mendapatkan bantuan 5.000 paket dari pemerintah pusat untuk meringankan beban warga kota Bandar Lampung yang terdampak pademi covid-19. Dalam paket tersebut berisikan kebutuhan sembako seperti 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kotak teh celup.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik PKH maupun bantuan lainnya. Tetapi sangat disayangkan perihal pendistribusian nya yang kurang tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan tapi belum tersentuh bantuan ini, padahal belum pernah mendapatkan bantuan apapun sama sekali. Hal ini mendorong AWPI untuk melakukan fungsi kontrol sosial nya agar kedepan nya bantuan-bantuan seperti ini bisa tepat guna mencapai sasaran nya seperti harapan semua pihak.

Seperti yang disampaikan Abdul, pengurus DPC AWPI Kota Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu.

“Kami sudah turun kelapangan ke beberapa kecamatan seperti Labuhan Ratu, Kedaton, Wayhalim, Kemiling, Sukabumi, TBT, TBS, TBB, TKB, Enggal  dan meminta data dari kelurahan setempat untuk memastikan apakah hal ini sudah sesuai. Tapi sangat disayangkan ada beberapa kendala yang kami hadapi dilapangkan, diantaranya kurang transparasi data,” ungkapnya. 

Seperti contoh di Kelurahan Labuhan Ratu. Mardani, selaku Lurah Labuhan Ratu saat ditemui di lokasi, Sabtu (9/5/2020), enggan memberikan data siapa-siapa saja yang mendapat bantuan tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, ia mengatakan, "silahkan minta saja ke kecamatan, karena saya tidak berani kalau belum koordinasi dengan camat," ujar Mardani. 

Menurut Abdul, hal ini sangat disayangkan mengingat untuk pengawasannya. Hal yang utama adalah pendataan yang faktual dan transparan sehingga pelaksanaanya tepat sasaran.

“Untuk itu kami membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa haknya terciderai terkait bantuan pemerintah pusat ini di alamat Jalan Pulau Sebesi Perum Indah Sejahtera 4 Blok B No.4 Sukarame Bandar Lampung. No telp: 0831-8083-0614 & 0853-7954-4630,” jelas Abdul. 

“Kedepannya Kami akan terus melakukan pengecekan dan pemantauan dilapangan terkait dengan bantuan ini dan bantuan-bantuan lain apakah sudah sesuai atau belum," pungkasnya. (*/ida/rls)