OTENTIK ( LAMPUNG ) -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka (DDA) 2026 di Aula BPS Provinsi Lampung, Rabu (11/2). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan di Bumi Ruwa Jurai tersaji secara akurat, berkualitas, dan akuntabel.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa data yang berkualitas adalah fondasi utama dalam setiap tahapan pembangunan. Beliau menegaskan bahwa publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka bukan sekadar tugas rutin BPS, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh instansi.

“Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari instrumen data yang mendukung setiap siklus perencanaan. Tentu data yang dimaksud adalah data yang berkualitas. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian merupakan sebuah siklus yang didukung oleh data valid di dalam publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka,” ujar Ahmadriswan.

Ia menambahkan bahwa meskipun BPS bertindak sebagai koordinator, kualitas produk akhir tetap bergantung pada kolaborasi. “Data yang baik perlu check and balance. Perlu sinergi kuat antara BPS dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data sekaligus quality assurance,” tegasnya.

Menanggapi seruan sinergi tersebut, sesi diskusi memunculkan poin penting mengenai validasi data di lapangan. Weda Helmina dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menyatakan komitmennya dalam penyediaan data realisasi belanja yang transparan, namun tetap menekankan pentingnya verifikasi berjenjang.

"Terkait data realisasi belanja, sudah kami sampaikan dan siapkan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) per kabupaten/kota. Namun, karena keabsahan data tersebut menjadi kewenangan masing-masing kepala daerah, kami memandang perlu adanya konfirmasi kembali di setiap kabupaten/kota untuk memastikan akurasi finalnya," jelas Weda Helmina dalam sesi diskusi.

Sikap proaktif instansi ini sejalan dengan materi Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dipaparkan oleh Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, Hermawan Prasetyo. 

“Kami menyediakan empat layanan utama: Konsultasi Statistik, Perpustakaan, Produk Statistik Berbayar sesuai PNBP, serta Rekomendasi Statistik. Kami menargetkan seluruh konsultasi diselesaikan dalam jangka waktu sesuai pada standar pelayanan,” papar Hermawan.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, Henny Surya Indraswari, menekankan bahwa kegiatan statistik bukan sekadar mengumpulkan angka, melainkan aktivitas terstruktur mulai dari perencanaan hingga analisis. Ia mendorong pemanfaatan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) sebagai input statistik yang kuat.

"Melalui identifikasi kegiatan statistik yang tepat, kita membangun pusat rujukan informasi yang kuat. Hal ini memudahkan walidata dalam berkoordinasi dengan produsen data untuk monitoring ke depannya," pungkas Henny.

FGD ini ditutup dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sinergi data yang terbangun dalam penyusunan Provinsi Lampung Dalam Angka ini diharapkan menjadi modal kuat bagi keberhasilan SE2026 dalam memetakan kekuatan ekonomi daerah guna mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. (***)