OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) – Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan kemacetan kronis di kawasan Enggal dan Rawa Subur. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (26/2/2026), para legislator mendesak pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Bandar Lampung untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi segera menyediakan solusi parkir permanen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi., menegaskan bahwa akar masalah kemacetan di Jalan Kamboja–Enggal adalah ketidaksiapan infrastruktur parkir BRI dalam menampung volume kendaraan nasabah dan karyawan.

"Satu-satunya cara (solusi) adalah pihak BRI wajib menyediakan lahan parkir secara permanen. Penyelesaian masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Agus di hadapan perwakilan BRI dan Forum Masyarakat Rawa Subur Enggal (FMRE).

Soroti Dampak Sosial, Politisi Golkar Beri Solusi

Senada dengan Ketua Komisi, anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Yuhadi, mengingatkan pihak perbankan agar peka terhadap kenyamanan warga sekitar.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) tersebut, ia menekankan bahwa keberadaan kantor besar seperti Kanwil BRI seharusnya tidak menjadi beban bagi mobilitas masyarakat.

"BRI jangan hanya memperhatikan aspek keuntungan semata. Yang lebih penting adalah tanggung jawab sosial melalui penyediaan lahan parkir permanen," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Yuhadi bahkan memberikan opsi strategis agar BRI melakukan pendekatan kepada warga Rawa Subur untuk pengadaan lahan.

BRI disarankan membeli rumah warga yang bersedia menjual asetnya untuk dijadikan kantong parkir, Langkah ini dinilai sebagai peluang bagus untuk menciptakan akses alternatif guna mengurai kemacetan di ruas jalan utama.

Respons BRI dan Dishub

Merespons tekanan dari DPRD, perwakilan BRI, Arief Amiruddin, berjanji akan membawa tuntutan ini ke level manajemen yang lebih tinggi.

"Kami akan mengajukan proposal untuk pengadaan lahan parkir permanen ke BRI Pusat," jelasnya.

Selama ini, BRI mengklaim telah berupaya menyewa lahan di Hotel Amalia dan Mandiri Car Wars, namun Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak efektif selama volume kendaraan terus meluber ke badan jalan.

Sementara itu , Iskandar Kabid Lalu Lintas Dishub Bandar Lampung, mendukung penuh langkah DPRD. Menurutnya, tanpa lahan parkir permanen yang dikelola sendiri oleh BRI, kemacetan di Jalan Kamboja akan sulit terselesaikan secara total.

DPRD Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal janji pihak BRI hingga proposal pengadaan lahan tersebut direalisasikan demi kenyamanan warga Enggal dan Rawa Subur. (***)