OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Ratusan massa dari Relawan RMD bersama Serikat Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026). 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk aspirasi buruh terkait persoalan kesejahteraan, perlindungan kerja, hingga masa depan pendidikan anak-anak buruh pelabuhan.

Dengan membawa pamflet bertuliskan “Buruh Pelabuhan Panjang Curhat Bareng Gubernur Lampung”, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta Gubernur Lampung ikut mengawal laporan buruh yang sebelumnya telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Polda Lampung.

Selain itu, para buruh juga meminta adanya pembinaan terhadap Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP) dan Serikat Buruh TKBM Pelabuhan Panjang agar tercipta hubungan kerja yang lebih baik dan kondusif. Massa turut menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan buruh yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Tak hanya soal pekerjaan, para buruh juga menyampaikan harapan agar anak-anak mereka mendapat akses pendidikan yang layak. Mereka berharap pemerintah hadir memberikan perhatian terhadap masa depan keluarga buruh pelabuhan.

Aksi yang berlangsung tertib itu akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sejumlah perwakilan massa diterima beraudiensi langsung dengan Gubernur Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu, Sekretaris Dewan Descatama Paksi Moeda, serta Kepala Kesbangpol Achmad Saifullah.

Sementara proses audiensi berlangsung, ratusan massa tetap bertahan di luar ruang rapat sambil menunggu hasil pertemuan. Salah satu perwakilan buruh, Kenedy, mengaku bersyukur aspirasi mereka diterima dengan baik oleh gubernur.

“Alhamdulillah Pak Gubernur menerima kami dengan baik dan akan ditindaklanjuti melalui Dinas Ketenagakerjaan,” ujar Kenedy.

Aksi ini menjadi simbol harapan para buruh Pelabuhan Panjang agar suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.(***)