OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) -- Pemerintah Provinsi Lampung raih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP lagi. BPK RI beri WTP atas Laporan Keuangan Pemda LKPD Tahun Anggaran 2025. Ini WTP ke-12 Pemprov Lampung secara berturut-turut.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebut capaian ini bukti nyata. Pemprov Lampung berkomitmen wujudkan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. Komitmen itu sesuai peraturan perundang-undangan.

“Opini WTP ini bukan hanya prestasi. Ini bukti komitmen Pemprov Lampung kelola keuangan sesuai aturan,” kata Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat 12/6/2026.

BPK RI serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP LKPD 2025. Penyerahan terjadi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung. Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD terima laporan tersebut.

Kegiatan hadir Kepala BPK RI Novi Gregory Antonius Pelenkahu. Hadir juga Kepala BPK Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda, dan OPD.

BPK nyatakan WTP setelah periksa sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. BPK nilai laporan keuangan Pemprov Lampung sajikan wajar. Penyajian sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur Mirza sampaikan laporan baik karena kerja sama OPD. Dukungan DPRD dan pengawasan berbagai pihak juga berperan. Opini WTP hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintah.

Meski raih WTP, Pemprov Lampung tindaklanjuti rekomendasi BPK. Gubernur minta OPD susun rencana aksi perbaikan. Langkah ini buat pengelolaan keuangan lebih efektif dan akuntabel.

BPK beri 7 rekomendasi. Rekomendasi itu meliputi perbaiki perencanaan pendapatan, kendalikan belanja, dan kuatkan sistem pengendalian internal.

Keberhasilan 12x WTP beruntun perkuat kepercayaan publik. Capaian ini jadi modal dorong pembangunan transparan dan berorientasi kesejahteraan masyarakat Lampung. (***)