OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat sinergi dengan Pemprov Lampung dalam membangun ekonomi daerah. Langkah ini strategis karena arah pembangunan fokus pada pemerataan ekonomi dari desa.

Hal tersebut Gubernur Mirza sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD LPM Provinsi Lampung. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).

70 Persen Uang Desa Lari ke Kota

Dalam arahannya, Mirza memaparkan Lampung menjadi salah satu daerah terpadat di Sumatera dengan penduduk hampir 9,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen masyarakat tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian.

Meskipun memiliki banyak komoditas unggulan, masyarakat desa belum menikmati kemakmuran optimal. Sebab, perputaran ekonomi membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke kota.

"Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan," ujarnya.

Ia menyebut sekitar 70 persen perputaran uang di desa selama ini mengalir ke kota, sementara hanya 30 persen yang tetap berputar di desa. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang tinggal di perdesaan.

Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar, mulai dari singkong, padi, jagung, dan komoditas unggulan lainnya.

Pemprov Siapkan Program Hilirisasi Desa

Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Mirza menjelaskan Pemprov Lampung mendorong program pemberdayaan dan hilirisasi produk pangan agar memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa.

"Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM," ujar Mirza.

Pemprov telah menyiapkan sejumlah program berbasis pemberdayaan yang beririsan langsung dengan peran LPM. Di antaranya pembuatan pupuk organik mandiri di 2.000 desa, pembagian 500 unit bed dryer untuk menjaga stabilitas harga panen, pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa, hingga pembangunan jalan lingkungan desa swakelola berbasis kelompok masyarakat.

Selain bidang ekonomi, Pemprov juga memperkuat kualitas SDM melalui program pendidikan dan keagamaan di tingkat desa, seperti Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz.

Gubernur Mirza meyakini apabila kolaborasi berjalan masif dan hilirisasi komoditas lokal terlaksana dengan baik, pertumbuhan ekonomi Lampung bisa mencapai 8 hingga 9 persen pada tahun mendatang.

LPM Mitra Strategis, Bukan Subordinat

Melalui Musda ini, Gubernur Mirza berharap LPM menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi, mengenali kebutuhan, serta menggerakkan partisipasi warga demi pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera.

Senada, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan LPM memiliki posisi strategis sejak awal sebagai lembaga yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat desa.

Menurut Doli, LPM bertindak sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal arah kebijakan pembangunan nasional yang kini semakin berorientasi ke pedesaan.

"Secara historis dan fungsional, LPM lahir untuk berada di tengah masyarakat desa. Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kepengurusan LPM di daerah harus membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan maksimal," jelasnya.

Selain mengawal program perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, Ketum DPP LPM RI juga mengajak pengurus LPM aktif berkolaborasi menghadapi isu sosial kritis, seperti mendukung polisi dan TNI dalam memberantas narkoba serta mencegah kekerasan terhadap anak. (**)