OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan kembali membayangi Pemkot Bandar Lampung.

Nilainya tidak main-main. Tunggakan dari Pemprov Lampung tembus Rp161 miliar hingga akhir Oktober 2026.

Kepala BPKAD Bandar Lampung Zakky Irawan mengakui kondisi ini. Menurut dia, Pemkot baru akan menerima Rp8,1 miliar di akhir bulan ini.

Jumlah Rp8,1 miliar itu merupakan DBH PKB dan BBNKB triwulan II tahun 2025.

“DBH kendaraan 2025 triwulan II akhir Oktober 2026 ini cair Rp8,1 miliar, sisa terutang Rp161 miliar,” kata Zakky, Minggu (1/11/2026).

DBH Jadi Urat Nadi APBD

Zakky bilang DBH punya peran vital. Pemkot butuh dana ini untuk membiayai pembangunan.

DBH juga menopang pelayanan publik yang masuk dalam APBD. Kalau telat, otomatis arus kas daerah ikut seret.

Tidak hanya DBH kendaraan. Pemkot juga masih menunggu DBH Cukai Tembakau dan pajak rokok.

Dua pos itu kemungkinan baru cair pertengahan November mendatang.

“Cukai tembakau, pajak rokok bulan depan pertengahan bulan (cair),” ucapnya.

Kejar Pemprov Jelang Tutup Tahun

Keterlambatan ini jelas mengganggu. Apalagi kebutuhan belanja daerah meningkat di akhir tahun.

Zakky berharap Pemprov Lampung segera merealisasikan janji penyaluran DBH sesuai jadwal.

BPKAD tidak tinggal diam. Pihaknya terus menjalin komunikasi intens dengan OPD terkait di Pemprov.

“Kita tetap akan lakukan pendekatan kepada OPD terkait,” tutupnya. (**)