OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, memberi Kuliah Umum di Universitas Bandar Lampung (UBL), Selasa (26/9/2017).

“Politik itu penting, dan politik itu seperti terminal di mana kebijakan semua ruang dapat terkanal dan terdistribusi,” ungkap Chusnunia di depan lima ratusan civitas akademika yang hadir di Aula Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung.

Bupati Lamtim hadir sebagai pemateri tunggal, pada acara itu juga sekaligus dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Meningkatkan pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan tersebut. 

Dalam paparan materi dengan judul “Perempuan dan Politik di Indonesia”, Chusnunia mengingatkan perlunya agar semua pihak dapat beraktifitas dalam dunia politik khususnya kaum hawa.

“Politik kata kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan berjejaring, tidak melulu keras dan sikut-sikutan. Jadi tidak ada bedanya bidang politik dengan bidang manapun,” jelas bupati.

“Perempuan di bidang politik masih sangat minim karena sebenarnya berkaitan dengan ketakutannya sendiri yang memandang politik itu sebagai suatu yang mengerikan,” papar Bupati Chusnunia.

Dipaparkan juga oleh bupati dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Dr. Ir. Heriyanto, M.T. tersebut, bahwa keaktifan kaum hawa di bidang politik atau bidang manapun tetap harus didasarkan pada kemampuan masing-masing.

Bupati menjelaskan, bagaimana perempuan-perempuan Indonesia yang ingin aktif di politik tetapi tidak melulu mengandalkan affirmative action (tindakan afirmatif) yaitu kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

“Kenapa, sebenarnya perempuan mau aktif dimana pun itu sama rumusannya mau aktif di politik atau bidang lainnya yaitu harus punya kemampuan, demikian juga kaum laki laki,” jelas bupati perempuan pertama di Lampung ini.

Lebih lanjut Chusnunia mengatakan, bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan bila ingin terjun dalam dunia politik. “Apa yang harus ditakutkan terjun dalam dunia politik, selama kita tahu mana yang baik kita lakukan, kita tahu mana yang pantas kita lakukan, dan tidak pantas kita lakukan. Kita tahu pula mana yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan, kuncinya adalah kitalah yang mengukur,” paparnya lagi.

“Kalau kita merasa kita mampu dan kita pantas melakukannya, apalagi yang harus kita takutkan. Tidak hanya di bidang politik, dibidang manapun kata kuncinya juga adalah kita harus tahu apakah kita pantas dan bisa melakukannya atau tidak,” tambah perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Nunik ini.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung upaya Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik dengan meraih 30 persen di kursi parlemen.
"Pemprov mendukung dan mengoptimalkan organisasi perempuan yang dimotori perempuan dari berbagai partai politik di Lampung dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan," kata Staf Ahli Pemprov Lampung, Theresia Sormin, pada sosialisasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan pembekalan bakal caleg perempuan, di Hotel Sheraton, Bandarlampung, Selasa (26/9/2017).
Ia menyebutkan, peran perempuan berpolitik, dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi politik.
Peran tersebut, lanjutnya, menjadi sumbangan besar dalam perubahan karakter masyarakat terutama kaum perempuan.
Menurutnya, pembentukan KPPI di Lampung, menjadi wadah penting bagi pembelajaran politik, agar kaum perempuan mampu mengoptimalkan perannya dan dapat melahirkan tokoh-tokoh perempuan dalam mendukung pembangunan.
"Semoga KPPI dapat melahirkan para tokoh perempuan yang menjadi panutan bagi masyarakat serta berpengaruh dalam menentukan kebijakan daerah di Provinsi Lampung," tambahnya.
Sekjen DPP KPPI Nurhasanah menuturkan, KPPI mempunyai tugas membawa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kebijakan publik terutama di ranah kebijakan pemerintah.
"Anggota KPPI harus responsif terhadap peran-peran perempuan untuk aktif menentukan pembangunan, "ujarnya.
Dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mendukung keberlangsungan KPPI Provinsi Lampung.
Nurhasanah mengharapkan KPPI Lampung dapat berkonsolidasi pembentukan KPPI di 15 kabupaten/kota. "Harapannya bila ada kegiatan yang menyangkut sosilasisasi peraturan publik terkait perempuan, KPPI Provinsi Lampung dapat terlibat," jelasnya.
Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung, Aprilliati mengatakan KPPI menjadi tempat para kader perempuan dari berbagai partai politik yang memiliki satu tujuan yakni memberdayakan kaum perempuan untuk terjun ke politik.
"Ada berbagai parpol di sini, tetapi kita tetap satu dan tidak membeda-bedakan," ujar Aprilliati.
Ia menjelaskan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan perwujudan bagi kaum perempuan politik dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah melalui UU Partai Politik.
"Ada kuota 30 persen perempuan harus terpenuhi. Artinya bagaimana perempuan bisa mengambil peran itu," tambahnya. (jn/red)