OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Herman Batin Mangku, prihatin  gampang emosinya beberapa pemimpin menghadapi wartawan atau pemberitaan media di daerah ini.

Tapi juga, media apalagi wadah organisasi jangan sampai terpolitisasi bahkan dimanfaatkan di luar kepentingan jurnalistik. "Misalnya, jika Si A digasak habis-habisan, giliran Si B tutup mata," ungkap Herman Batin Mangku di Bandarlampung, Selasa (10/11/2020).

Apa lagi di tahun politik ini, jangan sampai wartawan, media, dan wadah organisasinya menjadi kehilangan independensi dan etikat baik karena ada agenda lain atau tak disadari dimanfaatkan kepentingan lain.

“Wartawan menjadi pendobrak dan penyampai kritik kepada penguasa dan selalu menyuarakan suara rakyat, bukan kepentingan kelompok. Independensi adalah rohnya wartawan,” tegasnya.

Senin (9/11/2020), Wali Kota Bandarlampung Herman HN marah terhadap wartawan Lampung TV sampai mengatakan hendak memecah kepala sang wartawan ketika ditanya berulang terkait netralitas ASN.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pernah pula mengatakan agar wartawan RMOLLampung menulis yang baik-baik saja agar tidak "innalilahi". Padahal, media tersebut tak menulis berita yang dimaksud sang kepala daerah.

“Dari kedua peristiwa tersebut, ada sikap wartawan, media, dan wadah media yang berbeda walau masalahnya sama-sama terkesan adanya arogansi penguasa terhadap kerja-kerja jurnalistik,” katanya.

Menurut Herman Batin Mangku, semua hal itu sebetulnya tak perlu terjadi karena sudah menjadi tugas wartawan untuk bertanya, konfirmasi, walau pertanyaannya dirasa tak nyaman oleh sang penguasa.

"Jika enggan menjawab juga tak ada-apa, cukup katakan no coment," katanya lagi. 

Hal itu, katanya, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memeroleh informasi yang benar berlandaskan moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik, integritas, serta profesionalitas. (red/rls)

KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

 Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

 Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

 Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.