OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Masuknya aparat kepolisian untuk mengawasi program desa sesuai intruksi presiden diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat.

Untuk itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Lampung,Yuda Setiawan, mengimbau seluruh kepala dan aparat desa untuk bekerja lebih maksimal dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Yuda mengingatkan bahwa kehadiran polisi dalam pengawasan ADD dan DD jagan dimaknai untuk menakut nakuti kepala desa dan perangkatnya.

"Kenapa harus takut, jangan takut lah. Ini kan untuk kesuksesan program desa dan masyarakat," jelasnya, Selasa (7/11/2017).

 Yuda justru menekankan tentang kinerja pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD agar transparan dan akuntabel sehingga bebas dari prilaku menyimpang.

"Semua juklak juknisnya kan sudah ada,tinggal diikuti saja. Buat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang dikerjakan. Sehingga tidak ada kepala desa atau perangkat desa yang terjaring polisi karena prilaku menyimpang atau korupsi,” ungkapnya.

Menurut Yuda, alasan presiden mengintruksikan kepolisian untuk mengawasi program desa karena sejak awal diterapkan banyak terjadi kepala desa yang masuk penjara.

"Jadi pak presiden itu sayang dan peduli kepada kepala desa bagaimana agar selamat dan program desa bisa dirasakan masyarakat.jadi teman teman dari kepolisian itu mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi," pesannya. (jn/ida)