OTENTIK (LAMTENG)–DPRD Lampung Tengah (Lamteng) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, perda pengelolaan barang milik daerah, dan penetapan prolegda 2018 di gedung DPRD setempat, Rabu (29/11/2017).

Pengesahan APBD TA 2018 ini untuk kali pertamanya ditandatangani Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mewakili Bupati Mustafa beserta ketua dan tiga wakil ketua DPRD Lamteng.

Terkait penandatangan APBD TA 2018, Loekman menyatakan, tidak ada yang luar biasa dalam hal ini, karena sudah sesuai undang-undang jika bupati dan wakil bupati itu satu paket.

’’Tidak ada yang luar biasa. Ini sah saja sesuai undang-undang. Justru yang luar biasa adalah kerja sama antara Pemda dan DPRD Lamteng. Secara komprehensif telah membahas RAPBD ini dengan baik. Penuh dinamika, saling mengisi,  mengingatkan, dan mengoreksi. Kita telah sepakat mengelola keuangan daerah ini sama-sama untuk kepentingan maksimal masyarakat Lamteng,’’ ungkapnya.

Sementara itu, I Kadek Asian Nafiri sebagai juru bicara Banang DPRD Lamteng mengatakan, banang telah melakukan pembahasan RAPBD TA 2018 bersama melalui mekanisme yang cukup panjang dengan berbagai kajian dan efisiensi anggaran.

’’Pendapatan daerah Lamteng TA 2018 sebesar Rp2,528 trilun lebih. Mengalami peningkatan 3,07 persen dari APBD TA 2017 sebesar Rp2,450 trilun lebih. Tapi dana perimbangan mengalami penurunan, khususnya dari bagi hasil pajak/bukan pajak, sebesar Rp6,287 miliar. Penurunan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat,’’ jelasnya.

Terkait PAD, terang Kadek, disampaikan apresiasi kepada pengelola pendapatan yang sudah bekerja sehingga dari tahun ke tahun terus meningkat. ’’PAD yang ditargetkan Rp289,8 miliar lebih mengalami kenaikan Rp9,9 miliar lebih. Kenaikan ini dari penerimaan pajak dan retribusi daerah RSUD Demang Sepulau Raya. Diharapkan ke depan terus digali potensi PAD, seperti parkir, pendapatan pabrik es, timbangan atau Tera, NJOP, dll,’’ terang.Kemudian belanja daerah, Kadek mengatakan, pada TA 2018 sebesar Rp2,902 trilun lebih naik 8,74 persen dibanding TA 2017 Rp2,648 trilun yang digunakan untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dengan peningkatan ini diharapkan program dan kegiatan pembangunan berjalan optimal sesuai visi-misi bupati-wakil bupati serta aspirasi masyarakat

’’Anggaran belanja tidak langsung direncanakan Rp1,554 triliun dan belanja langsung Rp1,348 triliun lebih meningkat 13,01 persen atau Rp1,72 trilun lebih dibanding TA 2017,’’ ungkap dia.

Dari pembahasan itu, terus Kadek, pelayanan ambulans dan Jampersal digratiskan bagi masyarakat tidak mampu. Lalu, melakukan pemerataan guru, diklat kepala sekolah, penambahan guru agama Hindu, penambahan tenaga widiaiswara dari tiga orang yang ada.

’’Selanjutnya pengawasan kinerja ASN ditingkatkan, sertifikat tanah dan tapal batas segera diselesaikan,  pemberian bantuan warga miskin harus data valid, serta kualitas pembangunan harus baik,’’ harap Kadek.

Menanggapi hal itu, Loekman menegaskan, pihaknya akan menjadikan masukan dan saran tersebut sebagai perhatian dan akan dilaksanakan sebaik mungkin.

’’Kami juga mohon maaf kepada masyarakat Lamteng, jika dalam pembangunan masih banyak kekurangan. Tapi, percaya dan yakinlah apa yang diperbuat semata-mata untuk kemajuan Lamteng yang kita cintai ini,’’ jelasnya. (afri)