OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo membekali para pendamping desa dengan wawasan kebangsaan, dalam Forum Pembinaan Pendamping Profesional Desa Provinsi Lampung 2017 yang digelar di Hotel Novotel, Jumat (8/12/2017) siang.

Ridho menegaskan, bahwa pendamping desa merupakan kunci utama terjaminnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Satuan terkecil dari Republik Indonesia adalah desa, dan untuk menentukan Republik itu maju, maka lihatlah dari desanya," tegasnya. 

Tugas menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia, adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk para pendamping desa. 

Gubernur menyoroti hal yang terpenting bagi pengembangan desa, yaitu kesejahteraan. Dia berharap para pendamping desa memahami keterkaitan kesejahteraan dengan keutuhan NKRI.

"Apabila kita gagal dalam mensejahterakan rakyat, maka keruntuhan akan ada di depan kita. Namun sebaliknya, jika berhasil, kita bukanlah siapa-siapa, karena itu adalah penilaian kolektif. Oleh karenanya kita tidak boleh egois, namun harus tetap solid dan bekerja keras," jelas gubernur.

Baru-baru ini, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Upakarya Wanua Nugraha (UWN) dalam membina dan mendorong pembangunan desa di Lampung. Prestasi itu, kata Gubernur,tak lain dan tak bukan karena prestasi yang dihasilkan para pendamping desa. "Prestasi yang saya punya, sebagian besar adalah hasil kerja keras kalian semua, dan penghargaan itu untuk teman-teman semua," ujarnya.

Ridho mengungkapkan, saat ini, Lampung masih membutuhkan pendampingan. Artinya, masih banyak yang harus dilakukan, dan ketika mereka telah mampu mandiri, di situlah titik suksesnya kegiatan kita. “Pendampingan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, untuk itu dibutuhkan soliditas, kerjasama, disiplin dan yang paling utama adalah daya tahan, ketekunan, keuletan dan keteguhan dalam membawa misi pembangunan," ungkapnya. 

Ridho berharap dengan banyaknya pembangunan, para pendamping desa dapat memberi informasi kepada dirinya. "Saya berharap teman-teman mampu menjadi mata dan telinga secara bersama dalam membangun Lampung, untuk itu dibutuhkan sumbangsih saran dan pikiran untuk membangun daerah," harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Lampung, Yuda Setiawan menjelaskan, saat ini pejuang pemberdayaan desa di Provinsi Lampung berjumlah 1200 orang lebih. "Ini sudah menjadi tahun ketiga sejak diselenggarakan program pemberdayaan desa pada tahun 2015. Melalui dana desa yakni pada tahun 2015 sebanyak Rp684,7 miliar atau sekitar Rp280 juta/desa. Pada tahun 2016, sebanyak Rp1,5 triliun atau Rp643 juta/desa dan pada tahun 2017 sebanyak Rp1,8 triliun atau Rp800 juta/desa," jelasnya.

Yuda memaparkan, bahwa sejak program pemberdayaan desa yang telah berjalan tiga tahun, telah dilaksanakan berbagai program seperti jalan sepanjang 5.453 kilometer, jembatan sebanyak 1.089 unit, gotong-gorong sebanyak 20.672 unit dan talud sepanjang 567.021 meter, serta infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan desa setempat. Selain itu, telah membentuk sebanyak 536 bumdes.

“Saya berharap kedepan saling berlomba dan mendukung dalam memacu prestasi untuk memajukan Lampung," ujarnya.

Yuda melanjutkan, telah banyak program yang dilakukan Gubernur Ridho, dan Lampung sedang giat-giatnya melakukan berbagai pembangunan, hal ini ditunjukkan dengan daya saing Lampung yang meningkat menjadi posisi 11.

“Hal ini tentunya harus kita dukung dengan karya nyata dalam membangun Lampung," pungkasnya. (sus)