OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 bersama Presiden RI Joko Widodo dengan tema "Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi", di Ruang Auditorium Lt.4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (24/11).

Hadir dalam kegiatan Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Sekdaprov Lampung, Walikota Bandar Lampung, Bupati Pesawaran, Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga momentum Pertumbuhan Ekonomi. Kondisi perekonomian nasional, khususnya Provinsi Lampung saat ini terus bergerak ke arah yang positif, seiring dengan tren perbaikan dalam pengendalian Covid-19. Tentunya hal ini tidak dapat dikerjakan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2021 telah menunjukkan ke arah pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang mencatat pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III-2021 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen, dengan tingkat inflasi yang terjaga pada angka 0,10 persen (m-t-m) di bulan Oktober 2021.

Menurut Gubernur Arinal Djunaidi, perkembangan data-data tersebut dapat menjadi indikasi bahwa program-program pembangunan di Provinsi Lampung dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar Kabupaten/Daerah.

"Ini sudah menjadi pernyataan bahwa BPS sudah mengeluarkan informasi, ekonomi Lampung adalah yang tertinggi di Sumatera. Kemudian kita juga sudah meningkatkan (produktivitas) padi, tertinggi di tingkat nasional dan mengalahkan sentra-sentra penghasil padi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah. Mudah-mudahan di tahun mendatang saya bisa meningkatkan lagi sampai 3 juta ton/tahun," kata Gubernur Arinal

"Mudah-mudahan ini menjadi stimulus bagi Provinsi Lampung, sehingga Indonesia bisa bebas dari import," tambahnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Arinal juga mengapresiasi pihak perbankan dalam upaya percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pada Perbankan, Saya ucapkan terimakasih karena sudah mendukung  kepentingan petani dan kita akan melakukannya secara selektif-positif. Insya Allah, Saya akan kawal uang negara pada perbankan agar bermanfaat kepada para petani," ungkap Gubernur Arinal.

Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung terus melaksanakan program-program utama pembangunan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Agenda Kerja Utama dan prioritas pembangunan daerah akan terus dilanjutkan, diantaranya :

Bidang Ekonomi

Pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya. Program ini diinisiasi oleh Gubernur Arinal dengan melihat Potensi Daerah bahwa Sektor Pertanian merupakan yang tertinggi dalam Struktur PDRB Provinsi Lampung. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, sebagai Provinsi terbaik dalam Peningkatan Produksi Padi Tahun 2019-2020. Pengembangan industri pengolahan dalam upaya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah melalui Pengembangan Kawasan Industri, diantaranya Kawasan Industri Tanggamus, Way Pisang, Katibung, dan Pesawaran yang telah masuk dalam RPJMN 2020-2024, dan Pengembangan Sentra IKM, UKM dan Koperasi.

Bidang Infrastruktur

Infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk menjamin konektivitas, efisiensi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan Provinsi dengan skema pembiayaan melalui kerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Insya Allah sudah disetujui, dan itu tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Saya akan tinjau langsung, sehingga masyarakat merasakan kemerdekaan di bidang transportasi dan konektivitas serta menumbuhkan ekonomi," kata Gubernur Arinal.

Selain itu dukungan Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan investasi yang berkontribusi terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah, diwujudkan dalam beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung diantaranya, Bendungan Way Sekampung di wilayah Kabupaten Pringsewu dibangun sejak Tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp 1,78 triliun Lampung yang baru saja diresmikan oleh Presiden pada 2 September 2021 lalu. Bendungan ini merupakan bendungan multifungsi untuk irigasi pertanian, persediaan air baku, pembangkit listrik, pariwisata serta pengendalian banjir. Serta juga dapat berfungsi sebagai persediaan air bagi salah satu lumbung pangan nasional, dengan demikian kontinuitasnya dapat terjaga.

Kemudian, Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi “Bakauheni Harbour City” di Bakauheni yang diharapkan menjadi destinasi wisata bertaraf Internasional dan akan menjadi hub dalam sistem jaringan pariwisata Provinsi Lampung, serta pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan manfaat ekonomi investasi atau capital gain dari Jalan Tol Trans Sumatera, sehingga Provinsi Lampung lebih berpeluang untuk tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Bidang Sosial

Pembangunan Sumber Daya Manusia tetap menjadi fokus utama diantaranya, Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan upaya perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa Covid-19.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung yang dilakukan pada sektor ketenagakerjaan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat yaitu melalui Penghargaan Produktivitas Paramakarya Tahun 2021.

Bidang Tata Kelola Keuangan Daerah

Provinsi Lampung telah 7 tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta menerima Piagam Penghargaan dan Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung kategori lima tahun berturut-turut dari Menteri Keuangan RI.

"Beberapa apresiasi yang kita raih ini jangan membuat kita menjadi cepat puas tapi justru guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa optimisme kita untuk kembali bangkit itu bisa muncul. Disinilah kreasi, inovasi kita gerakkan dan sinergikan agar kita bisa bangkit bersama," tutup Gubernur Arinal.

Sementara itu, setelah mencermati dinamika perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2021, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan menyampaikan beberapa rekomendasi guna menyinergikan kebijakan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2022, diantaranya melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi, sinergi kebijakan fiskal dan moneter, kerjasama dengan berbagai pihak dilakukan untuk mendorong hambatan dalam produksi, regulasi dan lainnya dari industri prioritas, mendorong perluasan penggunaan QRIS sebagai salah satu kanal alat pembayaran dalam perdagangan riil, pasar tradisional, kegiatan sosial keagamaan, kesehatan dan transportasi.

Selanjutnya, mendukung penguatan iklim investasi, mendukung perluasan pembukaan aktivitas pariwisata yang aman, penyusunan peta jalan pengendalian TPID 2022-2024, penguatan ekonomi syariah, dan mendorong pengembangan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 57 mitra strategis, diantaranya kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kerjasamanya dalam akselerasi elektronifikasi melalui pembentukan 16 TP2DD di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, atas kerjasamanya dalam perluasan implementasi QRIS dan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, sehingga dinobatkan sebagai Duta QRIS dan elektronifikasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung juga menerima apresiasi sebagai OPD terkooperatif dalam penyediaan data dan informasi untuk penyusunan asesmen dan pelaksanaan advisory kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. (ida/kominfotik)