OTENTIK (BANDAR LAMPUNG) – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dari Dapil 3 melakukan Reses ke Lampung Utara, Desa Waringin Kecamatan Tanjung Raja, Selasa (6/10/2020)

Dalam lawatannya sejumlah Anggota Legislatif tersebut meminta kepada Pemerintah daerah setempat untuk lebih transparan terkait dengan sejumlah bantuan sosial (Bansos).

”Karena selama ini fakta di lapangan ditemukan rentan penyelewengan,mulai dari salah sasaran sampai ke pemotongan,“ ucap Darwin Hipni Anggota DPRD Lampung.

Sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dinas terkait.

“Berdasarkan pengamatan kami dilapangan dan laporan lisan, bantuan sosial cukup rentan di selewengkan. Oleh karena itu harus transparan, mulai dari pemotongan sampai dengan tidak tepat sasaran.

“Berikan penjelasan, sejelas jelasnya apalagi disaat covid seperti ini cukup banyak masyarakat membutuhkan,“ ungkap Darwin Hifni.

Masyarakat saat ini lanjut Darwin telah melek informasi, sebagian besar memiliki smartphone sehingga transparansi mutlak dibutuhkan. Bukan hanya masalah bansos, program lainnya juga harus transparan.

“Saya pesan dinas sosial, dapat melakukannya (transparan, red). Apalagi ini masalah uang, karena bansos ini berasal dari uang rakyat. Berikan penjelasan yang jelas, dan kami siap menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pihak eksekutif sehingga harapan nya keluhan masyarakat dapat terakomodir,“ tambahnya.

Selain itu, dia mengaku pihaknya siap mengakomodir segala aspirasi masyarakat, untuk dapat direalisasikan dilapangan. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai ditingkat pusat. Dan saat ini telah ada beberapa diantaranya terealisasi disini, seperti taman kanak-kanak, jalan dan pembangunan fisik lainnya.

“Silahkan diajukan pengajuannya, saya tidak janji 100% akan teralisasi tetapi kami berkomitmen untuk mengawalnya. Meski kami tidak masuk didalam pokja atau bidang kami, tapi dapat kami usulkan kepada rekan rekan anggota DPRD lainnya selaku mitra dipemerintah,“ pungkas Darwin.

Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang Anggota DPRD Lampura Anton Sudarmono, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan baik, tanpa adanya dukungan masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya berharap agar masyarakat dapat bersama-sama melakukan pengawasan dilapangan, sehingga hasil pembangunan nantinya dapat lebih baik.

“Jangan takut-takut, kalau ada pembangunan coba hampiri dan pertanyakan. Jika proyeknya berbentuk jalan, mulai dari ketebalannya, berapa banyak material dipakai. Seperti pasir, aspal dan batunya, bahkan besaran anggaran dan dan sumber dananya harus diketahui,” ujar Anton panggilan akrabnya.

“Tanyakan semuanya, jangan takut-takut. Bukan hanya kita mau dibangun, tapi yang perlu juga hasil bangunan itu harus juga berkualitas oleh karena itu masyarakat juga harus melakukan pengawasan, “ujar Anton singkat.

Terpisah, Dedi Agustiono (41) Kepala Desa Karang Waringin kecamatan setempat menyebutkan, insfrastruktur jalan adalah pendukung utama perekonomian masyarakat di wilayah itu, mirisnya saat ini kerusakan jalan cukup memprihatinkan sehingga meminta kepada wakil rakyat dapat menagkomodir keinginan warganya, sebab selama ini masih belum mendapatkan perhatian ekstra.

“Disini banyak hasil pertanian terutama kopi, yang menjadi andalan penghasilan pokok, sehingga cukup mendukung perekonomian rakyat. Namun, keadaan jalan sebagai penunjangnya masih rusak berat, harapan kami usulan dan keluhan kami dapat diakomodir. Bila perlu sampai ditingkat pusat, “ujar Kades yang mengaku sebelum menjadi Kades dirinya berprofesi sebagai sopir truk ini.

Tampak hadir selain Anton Sudarmono, Neti Hastuti, Heri Syarifuddin, Husna, Heriyanto Camat Tanjung Raja, sejumlah warga sekitar. (*/ida)