OTENTIK (PESIBAR)–Seorang petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Bengkunat, Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, mengancam warga agar mencabut laporan mereka ke pihak kepolisian soal “penyunatan” dana dari pemerintah pusat buat mereka.

Puluhan wanita yang masuk program keluarga penerima manfaat (KPM) dikumpulkan petugas berinisial ZD di salah satu rumah warga, Pekon Pagarbukit Induk, Kamis (29/4/2018) malam. 

Mereka diancam akan dilaporkan balik jika tak mencabut laporannya.

Puluhan warga debat kusir dengan ZD. 

Warga Pekon Pagarbukit Induk dan Penyandingan yang datang ke pertemuan tersebut tak mau mencabut laporannya.

Pertemuan antara ZD dan warga berakhir “dead lock” pada pukul 21.00 WIB. 

Tokoh masyarakat setempat, Apriza, Bustam, Jauhari, Fauzi, dan Redi, berharap cepat tuntas masalah “penyunatan” tersebut. 

Setiap pencairan dana PKH dari BRI Krui, petugas PKH keliling menemui warga untuk mengumpulan Rp50 ribu sampai Rp150 ribu per KPM.

Sebelumnya, petugas PKH juga sempat mengancam warga dengan tak akan memberikan bantuan KPM lagi jika lapor ke kepolisian, kata Mayasir, warga Kecamatan Bengkunat yang diminta KPM  ikut mendampingi warga ke pihak kepolisian.

Di Pesibar, data tahun 2017, ada 4860 KPM yang tersebar di 11 kecamatan. 

Setiap KPM menerima masing-masing Rp500-Rp450 ribu per tiga bulan sebanyak empat kali setahun atau Rp1.900.000/KPM/tahun yang dibayar lewat BRI Krui sejak tahun 2016 hingga saat ini.

Jika dipotong paling kecil Rp75 ribu per KPM, potensi dana PKH yang disunat bisa mencapai Rp75 ribu kali 4860 PKM kali empat kali pencairan sama dengan Rp1.458.000.000. 

“Jangan lihat kecilnya pemotongan setiap KPM, tapi total potensi kerugian negaranya,” kata Mayasir.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut mengatakan akan terus menyelusuri pemotongan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut. (pakho)