OTENTIK (BANDARLAMPUNG) –Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH lakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka memperkuat program Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung di wilayahnya masing-masing. Senin (25/04/22)

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan kegiatan MoU ini merupakan hasil rangkaian panjang dari sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilakukan bersama BPIP dan di ikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung.

" Sejumlah Pimpinan dan Anggota telah melakukan diklat Ideologi dan Wawasan kebangsaan bersama BPIP, yang diharapkan pada saat turun ke daerah pemilihan ilmu tersebut dapat didistribusikan dan di internalisasikan menggunakan kearifan lokal sehingga dapat diserap dan di implementasikan dalam keseharian bermasyarakat " Ujar Mingrum

Ia juga menyebutkan MoU merupakan bagian dari perjuangan yang dilakukan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperkuat Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Lampung.

" Disrupsi teknologi dan moderenisasi merupakan satu kekuatan kita untuk terus melakukan percepatan dan kemudahan menggali dan mencari informasi secara cepat, tetapi ini akan merubah serta menggerus nilai kebangsaan bahkan DNA masyarakat Indonesia apabila tidak dirawat, dijaga dan diperkuat menggunakan kearifan lokal dan menyesuaikan pada zamannya " Ujar Mingrum

Mingrum juga berharap adanya kekuatan besar untuk dibangun dan dikemas sebagai wujud kolaborasi bersama BPIP yang bertujuan untuk membumikan Pancasila di sang bumi ruwai jurai.

" Lampung merupakan Provinsi yang memiliki ragam budaya, suku, agama dan ras untuk itu perlunya penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan agar menjadi dasar bersama dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi di masyarakat " Tutup Mingrum

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPIP Prof. Drs KH Yudian Wahyudi M.A., P.hd, PLT Sekretaris Utama Dr. Drs. Karjono, SH., M. Hum, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi K. A Tajuddin SH., MH ssrta sejumlah pejabat utama BPIP. (ida/rls)