OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Dengan telah dilaksanakan nya penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung kecil dan Nelayan (BT-PKLWN) kepada masyarakat. TNI melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap satuan-satuan yang menyalurkan bantuan tersebut.

Seperti yang dilakukan Kepala Pusat Keuangan TNI Marsekal Muda Danang Hadi Wibowo SE.,MM. Dengan didampingi Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Faisol Izuddin dan Perwira Jajaran Kodim 0410/KBL. Marsda TNI Danang melaksanakan pengawasan dan evaluasi pertanggung jawaban keuangan (Wasev Wabku) kegiatan penyaluran BT-PKLWN TNI tahun 2022 di wilayah Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dan Kodim 0411 Kota Metro.

Pada kesempatan itu, Marsda TNI Danang menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan dari Dandim 0410/KBL. Ia mengatakan, kehadiran nya di Kodim 0410/KBL guna melihat secara langsung pelaksanaan pelaporan dari pelaksanaan penyaluran BT-PKLWN TNI oleh Kodim 0410/KBL dan Kodim 0411/KM.

Lebih lanjut Marsda Danang mengatakan  bahwa pemerintah pusat melalui TNI telah menggelontorkan dana bantuan tunai yang untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya ada 3 sesi penyaluran dana bantuan yang disalurkan oleh TNI yakni BT-PKLW senilai Rp 1.250.000,- kemudian BT-PKLWN senilai Rp 600.000,- dan kemudian BLT Minyak Goreng senilai Rp 300.000.

"Kegiatan ini adalah bentuk perhatian Presiden Joko Widodo dengan memberikan kepercayaan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melalui TNI untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi," ujar Marsda Danang di Kodim 0410/KBL, Kamis (9/6/2022)

Dirinya mengatakan fungsi kehadiran di Kodim 0410/KBL untuk meyakinkan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyaluran bantuan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik.

"Ternyata memang betul semuanya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan keuangan negara. Baik, benar dan akuntabel. Mudah-mudahan pertanggung jawaban ini bisa menjadi contoh untuk kodim-kodim di seluruh tanah air dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah," pungkas Marsda Danang. (ida/rls)