OTENTIK (PRINGSEWU) – Puluhan Aparat Kepolisian Polres Pringsewu dibantu TNI diterjunkan mengamankan aksi Flashmob (gerakan kilat) yang dilakukan kader partai keadilan sejahtera (PKS) kabupaten Pringsewu di Kompleks Tugu Gajah Pringsewu, Sabtu (10/9/2022).

Aksi flash mob dengan berdiri melambaikan bendera merah putih dan bendera PKS itu diikuti sekitar 50 orang dan dilakukan sebagai upaya menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM.

Kabag Ops polres Pringsewu kompol Hi Kisron mengatakan, Aksi Flashmob menolak kenaikan harga BBM itu diamankan puluhan aparat kepolisian dan TNI dari jajaran Kodim 0424 Tanggamus.

Menurut Kabag Ops Pengamanan tersebut merupakan salah satu tugas pokok untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Para personel juga dilakukan pengecekkan kesiapan sebelum pengamanan.

“Untuk personel yang kita turunkan ada 50 personel gabungan, dan telah menempati ploting pengamanan yang ditentukan," kata Kabag Ops Polres Pringsewu, Kompol Hi Kisron disela-sela aksi.

Terpisah, Ketua Bidang Kepanduan DPD PKS Kabupaten Pringsewu, Wahid mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai respon atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi.

Sebab kata dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Sabtu (3/9/2022)  mengeluarkan pengumuman terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan itu antara lain, Pertalite, dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

Kemudian, BBM jenis Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter, menjadi Rp 14.500 per liter.

"Aksi ini kita lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa PKS menolak kebijakan kenaikan harga BBM itu," kata Wahid.

Menurut Wahid,  DPD PKS kabupaten Pringsewu itu meminta, agar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan penaikan harga BBM tersebut.

Pasalnya kata dia, dengan naiknya harga BBM itu, tentu akan berdampak terhadap kenaikan sejumlah bahan komoditas pangan dan bahan pokok lainya.

"Karena kalau BBM sudah naik, tentu bahan pokok lainnya juga akan ikut naik," ujarnya.

Selain itu kata dia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang sangat konsisten menolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahkan, semenjak wacana pemerintah Jokowi bakal menaikan harga minyak subsidi itu, pucuk pimpinan PKS sudah dengan lantang mengkritik kebijakan itu untuk dibatalkan. (*/ida/rls)