Lampung 2026: Tahun Percepatan Pembangunan dan Kehadiran Negara di Tengah Rakyat

OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, pelayanan publik dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Senin (5/1/2026).

Transformasi dari Fondasi Menuju Akselerasi

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa upacara tersebut memiliki makna istimewa karena merupakan momentum penanda kesiapan seluruh unsur pimpinan daerah untuk melangkah lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa jika tahun 2025 adalah masa peletakan fondasi, maka tahun 2026 adalah saatnya memetik hasil dari penataan tersebut.

“Momentum awal tahun ini menjadi penanda kesiapan kita untuk bekerja lebih terarah, lebih solid dan melayani masyarakat dengan lebih sungguh-sungguh,” ujarnya. Menurutnya, fokus kini beralih pada hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan warga, mulai dari penguatan desa hingga penggerakan pasar rakyat.

Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama

Salah satu perhatian utama Pemprov Lampung di tahun 2026 adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Marindo menegaskan bahwa kebijakan pembangunan jalan kini dilakukan secara lebih terarah dengan berbasis pada data kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pendekatan ini kita lakukan agar setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali ke rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas serta konektivitas,” tegas Marindo.

Optimalisasi APBD dan Sinergi Forkopimda

Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berada pada pos-pos prioritas. Selain infrastruktur, sektor pendidikan—khususnya pendidikan vokasi—menjadi tumpuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di Lampung.

Di sisi lain, Marindo juga mengingatkan pentingnya peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas. Ia menilai ketertiban umum dan kepastian hukum adalah syarat mutlak agar pembangunan berjalan optimal.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya sembari mengajak seluruh jajaran menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan di berbagai sektor.(***)