OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah IPKD. Rapat juga membahas penguatan skema creative financing sebagai sumber pembiayaan baru.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat 19/6/2026.

IPKD merupakan instrumen penilaian Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Ada 6 dimensi yang dinilai: kesesuaian dokumen perencanaan, kualitas belanja APBD, transparansi keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD.

Marindo: Data Harus Cerminkan Kinerja Nyata, Bukan Kejar Prestasi

Dalam rapat tersebut, Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. 

Menurutnya, seluruh proses perencanaan sampai pelaporan keuangan harus selaras dan tercermin dalam laporan keuangan daerah.

"Apa yang dientri harus mencerminkan pekerjaan kita yang baik. Bukan untuk berlomba mencari prestasi, tetapi kita ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah memiliki tata kelola dan pelayanan publik yang baik serta akuntabel," tegas Marindo.

Ia juga soroti pentingnya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan. Termasuk penguatan budaya kerja serta peningkatan pemahaman operator dalam input data.

Komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan good governance, kata Marindo, harus didukung pengukuran kinerja yang objektif dan fokus ke peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bahas Creative Financing: Cari Sumber Dana Baru di Tengah Keterbatasan Fiskal

Selain IPKD, rapat juga membahas skema creative financing. Ini jadi upaya Pemprov Lampung memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Beberapa strategi yang dibahas: optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penguatan peran BUMD, pengelolaan BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, optimalisasi program CSR, serta kerja sama Pemda dengan badan usaha.

"Melalui penguatan tata kelola keuangan dan optimalisasi sumber pembiayaan, kami harap program pembangunan Lampung berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Ini untuk wujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.  (***)