OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung program pusat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan ekonomi desa.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Yanyan Ruchyansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/9/2026).

Rakor tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia dan verifikasi Koperasi Desa Merah Putih.

Waspadai Kenaikan Harga Pangan

Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyampaikan inflasi nasional Agustus 2026 berada di angka 3,19 persen secara tahunan.

Meski masih dalam rentang sasaran, pemerintah daerah diminta mewaspadai tren kenaikan harga, terutama komoditas pangan.

"Yang perlu kita waspadai adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras," kata Tito.

Untuk itu, Mendagri meminta Pemda berkoordinasi dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, distributor, dan produsen. Tujuannya agar kenaikan harga dapat diantisipasi sejak awal.

Pemprov Lampung sendiri terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan agar stabilitas harga terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.

Ruang Bersama Indonesia Diresmikan

Di sisi lain, rakor juga menjadi momentum penguatan program Ruang Bersama Indonesia atau RBI.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menjelaskan RBI adalah gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan. Program ini mengintegrasikan berbagai layanan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif, aman, ramah anak, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan.

"Ruang Bersama Indonesia bukan program baru yang berdiri sendiri, tetapi gerakan dan platform kolaborasi untuk mengintegrasikan berbagai program agar saling memperkuat," ujarnya.

*Melalui RBI*, pemerintah mendorong penguatan tata kelola desa yang responsif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Mendagri Tito menegaskan SKB 3 Menteri ini menjadi dasar hukum bagi daerah untuk menganggarkan program RBI.

"Dengan adanya SKB ini, daerah memiliki dasar hukum untuk menganggarkan dan membuat program Ruang Bersama Indonesia," tegasnya.

Koperasi Desa Merah Putih Capai 83.367 Unit

Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di desa. Perempuan harus ditempatkan sebagai subjek, bukan hanya objek pembangunan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, hingga 13 September 2026 tercatat 83.367 Koperasi Desa Merah Putih. Dari jumlah itu, 38.664 koperasi telah memiliki lahan dan 24.574 telah menyelesaikan pembangunan gudang.

Pemerintah daerah diminta mempercepat verifikasi dan validasi pembangunan fisik koperasi.

Pemprov Lampung menyatakan siap mendukung percepatan kebijakan tersebut. Sinergi diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif. (***)