OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Anggota DPRD Lampung mengkritisi kinerja BUMD milik Provinsi Lampung: Wahana Raharja (WR) dan PT Lampung Jasa Utama (LJU).

Sebelumnya, pengamat pembangunan, Nizwar Affandi mengatakan mundurnya dua direksi BUMD Lampung Energi Berjaya momentum evaluasi kinerja BUMD.

Menurut tiga anggota DPRD Lampung, Jumat (24/7/2020), yakni Ahmad Mufti Salim, Lesty Putri Utami, Aprilianti, perlu evaluasi menyeluruh terhadap BUMD milik Provinsi Lampung.

“Kepala daerah perlu serius mengambil langkah komprehensif untuk memastikan optimalisasi kinerja BUMD,” kata Ahmad Mufti Salim dari Komisi IV.

Dia melihat perlunya revitalisasi BUMD lewat upgrading kapasitas SDM serta penguatan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BUMD.

“Kinerja BUMD itu harus benar-benar dipantau,” katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung.

Senada, secara terpisah, anggota Komisi V, Lesty Putri Utami sepakat perlu adanya evaluasi terhadap kinerja BUMD milik Pemprov Lampung.

“BUMD harus mempunyai target yang jelas,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Aprilianti. “Harus ada tindakan cepat untuk membenahi BUMD di perbaiki agar kinerjanya maksimal.

“Tidak usah banyak-banyak BUMD daripada banyak tidak produktif,” katanya. Dia minta ada evaluasi kinerja perusahaan-perusahaan milik Pemprov Lampung.

DUA DIREKSI MUNDUR

Dua direksi BUMD Lampung Energi Berjaya, Anshori Djausal dan Nuril Hakim Johansyah, mundur dari perusahaan daerah yang baru seumur jagung.

Menurut Nizwar Affandi, mundurnya kedua tokoh senior Lampung itu momentum untuk mengevaluasi kinerja semua BUMD milik Provinsi Lampung.

“Kita tak pernah mendengar kiprah maupun kontribusi BUMD milik Pemprov Lampung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan Lampung, maupun sumbangsihnya pada pendapatan daerah,” ujar aktivis dan politikus ini.

Menurut Nizwar Affan, perlu dilakukan audit investigatif BPK terhadap semua BUMD, bukan hanya terkait kondisi keuangan, keberadaan aset-asetnya, serta kinerja usahanya.

Tanpa dilakukannya hal itu, dia melihat sulit mengejar ketertinggalan kapasitas BUMD milik Pemprov Lampung dibandingkan dengan BUMD provinsi lainnya, apalagi BUMD-BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

“Saya malah sering mendengar beberapa informasi lemahnya perputaran usaha PT Wahana Raharja (WR) dan PT Lampung Jasa Utama (LJU),” kata alumni FISIP Unila itu.

“Selama ini, saya malah belum pernah mendengar ada kegiatan usaha PT LJU yang produktif dan mampu memberikan sumbangsih signifikan bagi pendapatan daerah,” katanya.

Di PT WR, kata dia, ada problem tunggakan tagihan perdagangan semen dan investasi pembelian mesin penggiling padi berkapasitas besar tanpa proses pelelangan kemudian dikerjasamakan dengan pabrik milik swasta yang juga tanpa proses due diligence yang baku.

“Infonya kerjasama itupun jauh dari harapan, hasilnya bahkan tidak mampu menutupi biaya penyusutan dari pembelian mesin,” ujar mantan pengurus DPD Partai Golkar Lampung itu. (*/ida)