OTENTIK (JAKARTA) – Dalam waktu dekat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan surati Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal rekomendasi pemecatan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir yang dinilai berkinerja buruk. Pasalnya, menjelang satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Menteri BUMN tersebut banyak menuai persoalan di internal BUMN. Hal itu disampaikan Ahmad Latupono dalam keterangan tertulisnya selaku Ketua Umum PB HMI pada Kamis (1/10/2020).

Ahmad sapaan karibnya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan menyurati Presiden terkait kinerja Erick sebagai Menteri BUMN tersebut.

“kita akan surati pak jokowi, dan kita akan menyampaikan beberapa temuan-temuan terkait BUMN yang banyak persoalan didalamnya,” terang Ahmad.

Dalam keterangannya pun Ahmad Latupono selaku Ketua Umum PB HMI meyinggung beberapa hal terkait polemik yang terjadi di internal BUMN tersebut. Ahmad menilai masih banyak perusahaan plat merah tersebut yang mati suri dan belum jelas pembubarannya karena masih tarik ulur soal hukum dan politik.

Tidak hanya itu, pemuda sekaligus aktivis mahasiswa tersebut menyinggung soal Direksi BUMN yang dapat mempekerjakan Staf Ahli dengan gaji yang cukup fantastis, yang dinilai oleh Ahmad terlalu berlebihan dan terkesan banyak muatan politis di dalamnya. Sebelumnya, tertanggal 3 Agustus Menteri Erick mengeluarkan Surat Edaran SE-9/MBU/08/2020 yang menjelaskan bahwa Direksi BUMN diperbolehkan memperkerjakan staf ahli paling banyak lima orang.

“jangan karena urusan politis BUMN jadi ajang bancakan segelintir orang, dan saya yakin Pak Menteri menyadari hal itu,” ucap Ahmad.

“sudah jadi rahasia umum bahwa Badan Usaha Milik Negara ini banyak polemik di dalamnya, dan saya meyakini persoalan ini akan menghambat proses peningkatan perekonomian secara nasional,” sambungnya.

Ketua Umum PB HMI tersebut kembali menegaskan bahwa, Erick Thohir harus propesional dalam mengelola kepentingan dan hajat hidup orang banyak di tengah pandemi saat ini, dan Ahmad menegaskan bahwa BUMN adalah milik rakyat bukan milik golongan dan kelompok manapun.

Diakhir keteranggannya Ahmad meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN tersebut menjelang satu tahun kepemimpinannya tersebut. (ida/rls)