OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 secara daring dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural bersama Presiden RI, bertempat di Mahan Agung, Selasa (04/05).

Musrenbangnas 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian PPN/Bappenas ini dihadiri juga oleh Para Menteri Kabinet, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia.

Mencermati perkembangan ekonomi Cina dalam 1 tahun terakhir, Cina merupakan salah satu contoh yang ekonominya pulih dengan cepat pasca pandemi. Pemulihan ekonomi Cina sudah terjadi pada kuartal kedua 2020 bahkan mengalami rebound pada kuartal I 2021. Kunci pemulihan ekonomi Cina yang sangat cepat ini adalah karena keberhasilannya dalam pengendalian penyebaran virus Covid-19

Sementara itu, seiring wabah Covid-19 yang mulai terkendali, ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih dan tumbuh positif pada kuartal II 2021.

Pandemi sejak tahun lalu berimplikasi kepada kesehatan masyarakat dan secara luas mengganggu kinerja pembangunan baik di tingkat daerah dan nasional. Kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia pada 2020 memberi risiko bagi ekonomi Indonesia kembali masuk pada kategori Lower Middle Income.

Karena itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kita perlu bekerja keras, bekerja cerdas dan segera melakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja kita termasuk dalam redesain transformasi ekonomi Indonesia.

Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar dalam redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid yang menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama.

RKP Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Dalam mewujudkan tema tersebut, RKP 2022 didukung oleh 7 Prioritas Nasional. Pemulihan ekonomi didukung dengan berjalannya Reformasi Struktural yang meliputi Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama yaitu Pemulihan Daya Beli dan Usaha serta Diversifikasi Ekonomi.

Sesuai dengan tema RKP 2022, telah ditentukan sejumlah sasaran pembangunan yang terdiri dari beberapa indikator utama yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,2 %, Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0 %, Rasio Gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44-73,48, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8-27,1 %.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa Pandemi Covid telah memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan kita. Pertama, sebaik apapun perencanaan yang dibuat, kita juga harus siap melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang. Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya yaitu menyejahterakan rakyat untuk memajukan bangsa.

Kedua, butuh sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik masalah kesehatan maupun perekonomian. Disiplin Protokol Kesehatan termasuk didalamnya testing, tracing, treatment dan vaksinasi membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Demikian pula butuh dukungan dari kalangan Industri untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat juga dukungan dsri negara lain.

Ketiga, penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Mutakhir yang semakin tak terhindarkan. Ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ritel tidak bisa secara luring maka dibutuhkan perubahan yang cepat dengan menggunakan instrumen daring.

Menghadapi kompetisi global yang semakin cepat, menurut Presiden, kecepatan ketepatan dan efisiensi adalah pondasi penting untuk kita bisa bersaing. Para perencana harus betul-betul mempertimbangkan perkembangan Iptek dan kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri.

Terkait akan dimulainya konektivitas digital 5G, Presiden mengingatkan agar kita jangan hanya menjadi pengguna / smart digital user tapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist.

"Kita harus mampu mencetak para teknolog yang handal yang mampu bersaing dan kompetitif dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yaitu mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri," ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden juga mengingatkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di dunia kesehatan lebih dari sekedar pemeriksaan/konsultasi medis jarak jauh tapi juga pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk diagnosis, pelaksanaan pengobatan, hingga tindakan operasi jarak jauh. Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi, harus jelas manfaatnya terutama manfaat publik, bagi masyarakat dan negara. Tetapi juga harus dihitung efisiensinya.

Pondasi awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat.

"Uang APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota masih 182 Triliun, seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan konsumsi," ujar Presiden.

Reformasi struktural sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Sejak saat ini, harus direncanakan bahwa nilai tambah di sektor industri dan ketahanan pangan harus ditingkatkan, juga pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik.

Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah kepada Green Economy karena Indonesia merupakan salah satu paru-paru terbesar dunia, karena itu merupakan kekuatan kita di masa depan. Untuk itu kita harus memperoleh manfaat dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebabnya, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus segera dimulai.

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan Pertumbuhan ekonomi kita harus inklusif, harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah-masalah Sustainable Development Goals (SDGs). Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kelas UMKM agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Di sela acara pembukaan Musrenbangnas, Kementerian Bappenas mengumumkan peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan terbaik. Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2021 diberikan kepada 3 Provinsi Terbaik, 3 Kabupaten Terbaik, dan 3 Kota Terbaik serta Penghargaan Khusus bagi daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan penghargaan ekonomi hijau dan rendah karbon.

Berikut daftar peraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2021.

Provinsi Terbaik 1 - Sumatera Barat

Provinsi Terbaik 2 - Jawa Barat

Provinsi Terbaik 3 - Bengkulu

Kabupaten Terbaik 1 - Bangka

Kabupaten Terbaik 2 - Banggai

Kabupaten Terbaik 3 - Hulu Sungai Selatan

Kota Terbaik 1 - Semarang

Kota Terbaik 2 - Padang

Kota Terbaik 3 - Bandung

Penghargaan Khusus Daerah dengan Inovasi Pembiayaan Alternatif - Pemerintah Kota Pekanbaru

Penghargaan Khusus Daerah bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon - Pemerintah Provinsi Bali

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung masuk ke dalam Penghargaan 10 Provinsi Terbaik. (ida / kominfotik)