OTENTIK (LAMTIM)–Kata kunci kepada publik ketika pemerintah menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat salah satunya adalah menjaga intoleransi. Hal itu diungkapkan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim saat menjadi Pemateri Konferensi Human Rights Cities 2017 dalam Konferensi Pers Menuju Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Hak Azasi Manusia (HAM) di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Acara yang diselenggarakan di Jalan Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat. Selain Nunik sapaan akrab Bupati Lampung Timur, terdapat pemateri berasal dari Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Komnas HAM dan Internasional NGO Forum On Indonesian Development (Infid).

Konferensi human rights cities yang dilaksanakan oleh Infid dan KSP ini sudah berlangsung kali keempat. "Sudah empat kali konferensi ini dilaksanakan, dan yang keempat ini ada di jakarta," jelas Komisioner Komnas HAM. 

Bupati wanita pertama di Provinsi Lampung itu mengatakan, dalam konferensi ini mengambil tema Intoleransi, Pemda Lamtim dalam hal memberikan pelayanan tidak pernah membeda-bedakan kepada masyarakat. Pemda Lamtim memberikan keadilan yang sama bagi masyarakat dan 2016 Pemda Lamtim didampingi oleh Infid Perbup kabupaten ramah HAM secara spesifik tentang perlindungan untuk anak.

"Pemda Lamtim juga sudah melakukan MoU dengan Komnas HAM, dari permulaan pembahasan anggaran dan perencanaan anggaran selalu melibatkan masyarakat, dan pemda lamtim seminggu sekali ada program Nemui Nyimah setiap hari kamis, dan ada call center, bisa via telepon, sms dan wa, lalu kita perluas melalui Instagram, FB dan twitter," terang Bupati Lampung Timur ini.

Terang Nunik, Pemda Lamtim banyak melakukan kegiatan yang mencegah intoleransi, karena Kabupaten Lamtim menurut data ada 13 aliran yang bisa mengakibatkan intoleransi, dan pemda lamtim sudah peta di wilayah yang diindikasi memiliki intoleransi maka pemda lamtim melakukan kegiatan di wilayah tersebut.

"Di mana ada basis kegiatan intoleransi kami adakan kegiatan di wilayah tersebut," ujarnya.Di lain pihak, menurut perwakilan dari Komnas Ham Konferensi human rights cities yang dilaksanakan oleh Infid dan KSP ini sudah berlangsung kali keempat.

"Sudah 4 kali konferensi ini di laksanakan, dan yang ke 4 ini ada di jakarta," kata Komisioner Komnas HAM. 

Sedangkan perwakilan dari deputi V kantor staf presiden (KSP) Wahyu menuturkan, konferensi ini dilaksanakan bertujuan untuk pemda agar memajukan HAM, karena pemda merupakan perwakilan pemerintah pusat yang paling dekat dengan masyarakat, dan pemda inilah yang mengetahui dinamika di masyarakat.

"Melalui konferensi ini diharapkan pemda turut mendukung dan me eleminir potensi intoleransi melalui program-program kegiatan di daerah," jelas Wahyu.

Ia juga menjelaskan, peran pemda begitu penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama dan antar golongan, dan melaui kriteria tertentu kabupaten kota menjadi kabupaten/kota peduli ham salah satunya kabupaten lampung timur setwlah melalui proses penilaian.

Sementara itu, Sugeng perwakilan Internasional NGO Forum On Indonesian Development (Infid) mengatakan, konferensi yang akan dilaksanakan pada 6-7 Desember direncanakan akan di ikuti 150 kabupaten/kota. Konferensi ini diadakan tentang intoleransi salah satunya menampilkan contoh kabupaten pioner seperti kabupaten lamtim yang menjadi kabupaten ramah HAM.

"Dalam konferensi ini nanti ada semacam deklarasi komitmen dari kepala saerah kabupaten/kota dan jika diperlukan kita akan adakan regulasi baru untuk kabupaten ramah HAM. Jadi orang miskin apa kaya ataukah dia minoritas dan mayoritas tidak ada pembedaan, insyaallah acara konferensi nantinya akan dibuka presiden dan beberapa menteri," tutupnya. (ynt/ded)