OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Dalam acara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2017, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan tali asih sebesar Rp1 miliar lebih kepada ribuan relawan sosial yang tergabung dalam Sumber Daya Keluarga Harapan (SDM PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Lampung, di Mahan Agung, Badarlampung, Senin (11/12/2017).

Ridho mengungkapkan, relawan sosial berjuang pantang menyerah. “Bersama-sama bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam mengentaskan kemiskinan," ungkapnya. 

Ridho juga mengajak para relawan memahami makna sosial kehidupan berbangsa dan bernegara, karena para relawan sosial ini yang menjadi jangkar utama kesetiakawanan sosial dan perekat bangsa.

“Pancasila akan makin berarti dengan sikap bergotong royong, apalah arti gotong royong tanpa kesetiakawanan sosial, dan apalah arti kesetiakawanan sosial kalau relawan sosial tidak bisa menjadi jangkar tidak bisa menjadi pilar, dalam kehidupan gotong royong," terangnya. 

Ridho melanjutkan, pekerjaan rumah kita masih banyak. “Saya yakni dengan kebersamaan kita yakni relawan sosial dan Pemprov Lampung, kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Teruslah berbuat lakukan dengan setulus hati. Dalam membangun kesetiakawanan bukan kepandaian yang dinilai, bukan kecerdasan yang dihargai dan bukan kepintaran anda yang dikagumi tetapi keteguhan, ketangguhan, daya tahan ketelatelan konsistesi dalam kepedulian sosial yang akan menjadikan kepedulian sosial tetap ada,” jelas gubernur.

"Anda adalah  bagian dari Pemprov Lampung," pungkas Ridho.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menjelaskan, selama lebih kurang 3 tahun kepemimpinan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan turun sebesar 0,59 persen dari 14,28 persen pada tahun 2014 menjadi 13,69 persen pada Maret 2017. Kemudian Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) meningkat 0,70 point dari 66,42 di tahun 2014 point menjadi 67, 65 point di 2016.

Sumarju mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Lampung, terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. “Selain penguatan pada sisi regulasi, Pemprov Lampung juga meningkatkan anggaran program kesejahteraan sosial baik dari dana APBN maupun APBD," ungkapnya.

Sumarju melanjutkan, pada tahun 2017 melalui Dinas Sosial,  Gubernur juga memberikan bantuan sebesar 1 miliar lebih pada 50 rumah tidak layak huni.

“Pada sisi regulasi, gubernur telah mengatur arah dan alur program kesejahteraan sosial sehingga lebih terarah. Selain Perda Nomor 24 Tahun 2014,  Provinsi Lampung juga memiliki Perda Nomor 67 Tahun 2016, Perda tersebut mengenai UPTD anak berhadapan dengan hukum, dan hal ini merupakan yang pertama di Indonesia,“ jelasnya.

Diketahui, Gubernur Ridho juga memberikan bantuan sosial LKS kepada 10 lembaga, bantuan kepada Karang Taruna, bantuan kepada veteran,  bantuan asistensi sosial lanjut usia, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas, bantuan kursi roda disabilitas dan RTH Saburai.

Gubernur juga mengukuhkan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) masa bhakti 2017-2022. Pengukuhan tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  G/310/V.06/hk/2017.

Kemudian Gubernur Ridho menyerahkan piala pemenang pilar-pilar sosial tingkat provinsi yakni kepada pemenang Juara I TKSK kepada Pesisir Barat, Juara I LKS kepada Nurul Islam Lampung Selatan, Juara I PSM kepada Tulang Bawang Barat dan Juara I Karang Taruna kepada Pringsewu. (sus)