OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan webinar “Lampung Economic Update” dalam rangka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2021. Disamping itu, agenda webinar juga dilengkapi dengan paparan yang membahas topik “Penyampaian materi sinergi dan percepatan pemulihan Provinsi Lampung”, dengan menghadirkan narasumber dari Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung. Adapun penyelenggaraan webinar ini dilakukan dalam rangka komunikasi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, perekonomian Lampung terus menunjukkan perbaikan meskipun masih dalam fase kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar -2,10% (yoy), atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar -2,26% (yoy). Realisasi pertumbuhan triwulan I ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 1,74% (yoy). Realisasi pertumbuhan pada triwulan I 2021 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera (-0,86%; yoy) dan Nasional (-0,74%; yoy). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp88,39 triliun dan Rp59,10 triliun.

Konsumsi rumah tangga, yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Lampung, terkontraksi seiring dengan masih berlangsungnya pembatasan sosial. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya pembatasan jam operasional kegiatan usaha pusat perbelanjaan hingga pukul 19,00 WIB dan lokasi hiburan lainnya hingga 22.00 WIB yang mulai berlaku 21 Januari 2021 sampai tanggal 8 Maret 2021. Selain itu, kegiatan sekolah belajar dari rumah (daring) tetap dilaksanakan hingga 4 April 2021. Kontraksi yang lebih dalam terjadi pada konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN dan APBD. Selain itu, terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa APBN dan APBD. Sebagaimana pola tahunannya, konsumsi pemerintah cenderung rendah pada awal tahun.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Juni 2021 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,18% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,15% (mtm) namun lebih rendah dari rata-rata inflasi bulan Juni dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,52% (mtm). Sementara inflasi Nasional dan Sumatera pada periode yang sama masing-masing mengalami deflasi sebesar -0,16% (mtm) dan -0,01% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung masih berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2021 sebesar 3±1% yaitu sebesar 2,34% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,33% (yoy) dan 1,76% (yoy). Secara spasial, dibandingkan 90 kota perhitungan inflasi nasional, inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada bulan Juni 2021 tergolong relatif moderat dan masing-masing menempati urutan ke-22 dan ke-28.

Dilihat dari sumbernya, peningkatan tekanan inflasi pada bulan Juni 2021 didorong oleh peningkatan pada beberapa komoditas seperti mobil, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, daging ayam ras dan obat dengan resep. Kenaikan harga pada komoditas mobil disebabkan oleh kenaikan harga dari produsen akibat adanya kebijakan penurunan relaksasi PPnBM dari 0% menjadi sebesar 50% yang kemudian direvisi kembali menjadi 0% dan masih menunggu keputusan PMK. Sementara itu peningkatan harga komoditas nasi dengan lauk didorong oleh peningkatan harga pada bahan baku. Di sisi lain meningkatnya harga pada komoditas rokok kretek filter didorong oleh peningkatan harga dari distributor seiring dengan kenaikan tarif dasar cukai sebesar 12,5% di awal tahun 2021. Untuk komoditas daging ayam ras, peningkatan harga disebabkan oleh meningkatnya harga pakan ternak. Sementara itu kenaikan harga pada komoditas obat dengan resep disebabkan oleh peningkatan harga impor bahan baku obat.

Prospek perekonomian Provinsi Lampung tahun 2021 dan 2022 berdasarkan dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Dari sisi permintaan, perbaikan konsumsi rumah tangga melaksanakan program vaksinasi yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat ditengah perbaikan kondisi ekonomi. Selain itu, peningkatan investasi dipicu infrastruktur sekitar JTTS sebagai katalis pertumbuhan kawasan industri baru, serta terus berlanjutnya pembangunan Proyek Strategi Nasional dan prafabrikasi konstruksi jalan dan kereta api. Selain itu, pemulihan ekonomi di Tiongkok dan AS dapat meningkatkan pilihan produk olahan komoditas ekspor kedua negara mitra dagang tersebut. Adanya potensi peningkatan impor barang modal seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategi dan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong peningkatan impor,

Tekanan inflasi Lampung tahun 2021 dan 2022 diprakirakan mengalami kenaikan dibandingkan 2020 meski tetap terjaga dalam rentang 3±1%. Inflasi volatile food tetap terjaga di luar pengawasan oleh pengaturah pola pangan, rencana pelaksanaan KPSH oleh BULOG sepanjang tahun, Pasar Murah oleh TPID, distribusi gabah ke Lampung (Perda Prov. Lampung No. 7 Tahun 2017), serta implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD). Selain itu, satgas pangan juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi pokok untuk memastikan pendistribusian bahan di tengah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat. Inflasi inti pada tahun 2021 yang diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dipuji oleh optimisme masyarakat terhadap implementasi program dan peningkatan mobilitas masyarakat mendekati masa sebelum COVID-19, meski berisiko terbatas mengatasi masalah COVID-19. Inflasi harga yang diatur diprakirakan meningkat pada tahun 2021 oleh kenaikan tarif cukai pada awal tahun 2021, serta peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan permintaan

Di tahun 2021, diperlukan komitmen bersama seluruh pihak untuk terus membangun optimisme pemulihan ekonomi Lampung. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui, sebagai prasyarat, sosialisasi dan edukasi terkait penerapan protokol COVID-19 kepada masyarakat secara konsisten perlu terus dilakukan, termasuk implementasi program vaksinasi, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Adapun kebijakan respons yang dilakukan antara lain: Pertama, secara bertahap membuka sektor-sektor produktif dengan memperhatikan keamanan dan protokol COVID-19. Kedua, Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui akselerasi stimulus fiskal, khususnya untuk anggaran yang bersifat produktif. Ketiga, meningkatkan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran. Keempat, melalui stimulus moneter yang akomodatif. Serta kelima, (ida/rls)