OTENTIK (LAMPUNG SELATAN) – Dalam rangka membangun komitmen pencegahan korupsi di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center of Prevention (MCP) secara virtual bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan peluncuran pengelolaan MCP bersama tersebut bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021 yang digelar melalui virtual meeting, Selasa (31/8/2021).

Acara itu diikuti Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dari Kabupaten Lampung Selatan, Bupati H. Nanang Ermanto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin dan Inspektur serta Kepala BPKAD mengikuti kegiatan tersebut dari ruang video conference, yang berada di rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, terdapat tiga tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan launching sinergitas pengelolaan bersama MCP serta Rakorwasdanas tahun 2021.

“Pertama, diharapkan terbangunnya komitmen dari tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui Monitoring Center of Prevention (MCP),” terang Tumpak.

Yang kedua lanjut dia, yaitu diharapkan dapat meningkatkan awareness kepala daerah terhadap Perangkat Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ketiga, terbangunnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 dan fokus sasaran pengawasan terhadap pengeluaran daerah,” kata Tumpak.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan arahan secara estafet. Arahan pertama disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyampaikan arahan dengan tema “MCP Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah”.

Arahan kedua disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan arahan dengan tema “MCP Dalam Bingkai Pengawasan dan Pemerintah”.

Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus membuka kegiatan Rakorwasdanas 2021 dan launching pengelolan bersama MCP.

Dalam arahnnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pencegahan korupsi melalui launching sistem MCP tersebut.

“Tolong nanti seluruh kepala daerah didukung dengan menugaskan kepada Inspekturnya masing-masing agar bisa connect dengan sistem ini. Sebagian besar sudah (connect) bisa, tapi ada beberapa daerah yang masih belum tersambung dengan sistem ini,” katanya.

Selain itu, Tito berharap, melalui pelaksanaan kegiatan tersebut bisa bermanfaat dalam memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah.

“Dengan mengucap bismillahirrohmannirohim acara launching sinergitas pengelolaan bersama MCP dan Rakorwasdanas Tahun 2021 dengan resmi dibuka. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua,” ucap Tito Karnavian.

Setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan launching sinergitas pengelolaan bersama MCP oleh Mendagri, Ketua KPK, dan Kepala BPKP secara virtual.

Kemudian, Mendagri Tito Karnavian juga melakukan lauching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri atau SIWASIAT.

Dalam acara itu, Mendagri Tito Karavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada sepuluh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Irjen Kemendagri yang diserahkan secara virtual. (syamsu)