OTENTIK (LAMPUNG SELATAN) – Wakil Gubernur Chusnunia Chalim mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk selalu memperhatikan arahan Presiden untuk tidak pernah berhenti menangani kemiskinan ekstrem agar target kemiskinan ekstrem menyentuh angka 0 bisa tecapai ditahun 2024.

Pasalnya, Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu dari 8 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem Nasional.

Hal itu disampaikan Wagub Nunik saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan di Aula Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (27/1/2022).

"Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan walaupun ditengah situasi sulit karena pandemi covid-19 ini, Kabupaten Lampung Selatan tetap mampu menunjukan prestasi yaitu terbaik dalam pengelolaan anggaran.

"Prestasi yang didapatkan Provinsi Lampung pasti salah satunya sumbangan dari prestasi Lampung Selatan,"lanjut Wagub Nunik.

Ia juga menyampaikan perlunya melibatkan pihak swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan kemampuan.

Wagub Nunik berpendapat, langkah awal yang perlu dioptimalkan adalah upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Lampung, terlebih Provinsi Lampung sendiri memiliki SDM yang begitu besar dan ini merupakan salah satu bonus demografi.

"Dengan adanya bonus demografi ini, kita berharap generasi penerus mampu melanjutkan estafet pembangunan agar kedepan menjadi lebih efektif dan bermanfaat," lanjutnya.

Ia mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menyamakan data rakyat miskin yang ada dengan BPS dan Pemerintah Desa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Wagub Nunik menjelaskan untuk menanggulangi kemiskinan ada empat hal strategi yang harus dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan dan jaminan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Wagub berpendapat perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens terkait kebijakan-kebijakan agar lebih sinkron. (ida/adpim)