Pembangunan

Bappebti Dorong Percepatan Implementasi SRG

OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) terus mendorong percepatan imolementasi Sistem Resi Gudang (SRG). Terbukti dengan digelarnya pertemuan teknis SRG di Ruang Sukadana, Swissbell Hotel, Bandarlampung, Kamis (15/3/2018).

Acara yang membahas permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan SRG dan bagaimana cara menyikapi/ mencari jalan keluar agar SRG di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik ini juga dihadiri oleh Y. Edi Subagio Kabag Penguatan dan Pemberdayaan SRG, Bappebti, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia, dll. 

Kabag Penguatan dan Pemberdayaan SRG Bappebti Y. Edi Subagio mengungkapkankan, "Sejak tahun 2011, 7 SRG telah dibangun di Lampung, hanya saja pergerakannya masih kurang baik, dulu sudah diresmikan di Lampung selatan (Candi Puro), Tanggamus, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Yang belum diresmikan yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur dan Natar," ungkapnya.

Y. Edi Subagio menerangkan, memang permasalahannya ada dipengelola gudang, ibarat kita punya mobil tidak punya supir, pengelola gudang ini adalah supirnya gudang. Jadi bagaimana pemerintah daerah menciptakan pengelola gudang.

“Kemarin bekerja sama dengan pengelola yang sudah ada yaitu PT. BGR, tapi para pengelola gudang tidak sanggup, maka nanti akan saya terangkan bagaimana mengelola SRG dengan baik," terangnya. 

Edi Subagio mengatakan, membangun SRG yaitu membangun sistem yaitu menyiapkan kelembagaan yaitu pengelola gudang, lembaga uji mutu, LPK uji mutu, Bank dan asuransi, jadi semua harus siap secara keseluruhan.

“Tahun ini saya akan sedikit fokus sedikit disini (Lampung), dan harapan saya tahun ini 50 persen sudah bergerak, karena 3 bank juga sudah siap,  yaitu Bank Lampung, BRI, dan Bank BJB," katanya. 

Edi Subagio memaparkan, kriteria pengelola gudang yaitu PT, Koperasi, BUMN dan BUMD. Jika Koperasi harus memiliki modal kekayaan minimal 250 juta, tapi kalau bisa lebih dari itu.

“Untuk perusahaaan daerah baik itu BUMN maupun BUMD modal lebih dari 750 juta, mempunyai komitmen dan management yang kuat yaitu bagaimana melatih management, cara menyusun karung, dan cara menyiapkan resi," paparnya. 

Edi Subagio melanjutkan, "Saya akan meminta bantuan pada LSM yang berhubungan dengan pertanian, seperti HKTI, Perpadi, dll untuk mendorong implementasi SRG di Provinsi Lampung," pungkasnya. 

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia menambahkan, jika SRG dapat berjalan dengan baik, maka Provinsi Lampung tidak perlu lagi impor beras dari luar negeri, dan tentu saja akan menyejahterakan para petani. (sus)


Comments