OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Provinsi Lampung atas kiprahnya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Kamis (31/3/2022).

Menurut Fatoni, Provinsi Lampung telah menjadi episentrum nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Kawasan tersebut juga menjadi salah satu percontohan nasional dalam tata kelola keuangan daerah di era digitalisasi saat ini. "Lampung salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik, sehingga daerah lain bisa belajar juga,” jelasnya.

Fatoni juga memberikan apresiasi atas capaian, prestasi dan kemajuan Lampung.

"Hari ini, acara dibuat di daerah, agar mendorong perekonomian daerah, membangkitkan pariwisata dan memberikan kesempatan seluruh daerah untuk melihat daerah lainnya. Itulah salah satu alasan kenapa Lampung dipilih sebagai lokasi Rapat Koordinasi (Rakor). "Selain karena tata lelola keuangan daerahnya yang sudah bagus, juga karena posisi Lampung yang strategis, " ungkap Fatoni.

Fatoni menguraikan "Betapa luar biasanya Lampung hari ini. Sejak ada tol, dari Palembang setiap Sabtu dan Minggu banyak yang datang ke Lampung. Begitu juga dari Jakarta.  Yang tadinya 5 jam, kini hanya 3 jam dari Jakarta dan 3 jam dari Palembang."

"Kami pilih Lampung karena Lampung ini mudah dijangkau, dan bukan saja mudah dijangkau tapi sangat luar biasa, punya laut, punya gunung dan potensinya bagus," tegas Fatoni.

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, rapat pembahasan pedoman penyusunan APBD ini sangat strategis dan penting, sebab melalui agenda tersebut dilakukan penyusunan pedoman APBD 2023 seluruh Indonesia. Di samping itu, hasil dari kegiatan tersebut nantinya juga akan digunakan oleh seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan APBD.

“Sehingga dari perencanaan kegiatan sudah dirancang, kemudian penganggarannya baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pengawasan. Kegiatan Kemendagri ini dilaksanakan bergiliran beberapa provinsi,” tuturnya.

Fatoni berharap, kegiatan tersebut akan menghasilkan pedoman APBD yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dirinya juga menerima masukan dari para peserta, guna memperoleh hasil yang maksimal.

"Masukan akan diinventarisir, dihimpun dan dibahas. Kegiatan ini pararel dan berkelanjutan sehingga menjadi pedoman penyusunan APBD,” tandas Fatoni. (herman IT)